Krjogja.com - Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy siap berkantor dan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Juli 2024.
"Saya siap, itu kan sudah diprakarsai Pak Men PU PR, saya yakin beliau (Menteri PUPR Basuki red) sudah sangat tahu kondisi rumah dan kesiapan pindah ke IKN pada Juli 2024," kata Menko PMK Muhadjir Effendy kepada media usai halal bi halal dengan Media dan karyawan di lingkungan Ke MenkoPMK ,di Jakarta, Senin (22/4/2024)
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Juli 2024. Pernyataan itu disampaikan Basuki saat bincang-bincang dengan generasi muda Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Jakarta.
"Siapa yang mau pindah ke IKN? Siapa yang sudah pernah lihat IKN? Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut?," kata Basuki kepada para ASN.
Pemerintah berencana memindahkan 3.245 ASN dari 37 kementerian/lembaga ke IKN pada tahap pertama, yang akan dilaksanakan Juli hingga November 2024. Kementerian PUPR saat ini sedang menyiapkan hunian 1.740 unit hunian rumah susun (rusun) untuk menampung para ASN tersebut.
Saat ditemui awak media di Jakarta pada Jumat, juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa progres pembangunan rusun untuk ASN, yang sudah dimulai pada November 2023, saat ini sudah mencapai sekitar 25 persen.
Endra mengatakan 12 dari 47 menara rusun ASN ditargetkan selesai dan siap huni pada periode Juni-Juli 2024.
Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105. Seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada tahun ini.
Sementara itu, Menteri PUPR nantinya akan berkantor di gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN, yang juga bakal menjadi kantor bersama sementara bagi para ASN.
Empat gedung Kemenko yang akan menjadi kantor bersama adalah Kemenko Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masing-masing gedung Kemenko ini akan menampung ASN dari beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun.(ati)