Krjogja.com - Jakarta - Ketidakpuaaan terhadap terpinggirkannya Dewan Syuro di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mengemuka.
Wakil Sekretaris Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Cirebon, Luthfi Andalusi, yang mengungkapkan bahwa di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar, Dewan Syuro partai tak lebih dari sekadar tempat buangan. "Istilahnya wujuduhu kaadamihi, ada tapi tidak ada," ujar Luthfi pada Jumat (9/8/2024) di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta.
Luthfi, bersama sejumlah pengurus Dewan Syuro dan pengurus cabang PKB dari Jawa Barat, mengadukan masalah ini kepada PBNU. Mereka merasa bahwa kewenangan Dewan Syuro, yang dulunya sangat strategis, telah diamputasi di semua tingkatan, mulai dari DPP hingga ke wilayah dan cabang.
Baca Juga: Prof Noorhaidi Jabat Rektor UIN Suka
Luthfi menambahkan bahwa apa yang pernah diungkapkan oleh mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, terkait berkurangnya peran Dewan Syuro adalah benar adanya. "Pengamputasian wewenang ini tidak hanya terjadi di DPP, tapi juga di tingkat wilayah dan cabang," tegas Luthfi.
Sebelumnya, Dewan Syuro memiliki peran penting dalam menentukan calon legislatif dan kepala daerah. Namun, kini peran tersebut telah hilang, membuat banyak pihak di internal PKB merasa kehilangan arah.
Jajang Sulaeman, pengurus DPC PKB Karawang, menyatakan bahwa mereka datang ke PBNU untuk mengadu sebagai seorang anak kepada orang tua. "Perseteruan ini sudah seharusnya bisa diselesaikan oleh para kiai sepuh di PBNU. Kami meminta kepada mereka untuk turun tangan," katanya.
Baca Juga: Menengok Latihan Akbar di Yogya Jelang Pagelaran Sabang Merauke, Ada Isyana Sarasvati
Sementara itu, Havidz Sutansyah, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat, menegaskan bahwa pihaknya merasa tergugah untuk bertabayun ke PBNU akibat dihapusnya peran Dewan Syuro. "Sudah semestinya pengurus partai sowan ke PBNU sebagai orang tua yang melahirkan PKB," ujarnya.
Peran Dewan Syuro mulai berkurang sejak Muktamar PKB di Bali, yang menghapus sebagian besar kewenangannya dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Menurut Lukman Edy, hal ini berdampak pada dinamika internal PKB dan relasinya dengan PBNU. "Dewan Syuro tidak lagi menandatangani surat keputusan, bahkan dalam hal-hal strategis di partai," ungkap Lukman.
Pernyataan ini telah menimbulkan reaksi keras dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, yang melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Ketua DPP PKB, Cucun Syamsurijal, menyatakan bahwa tuduhan tersebut sangat berbahaya bagi PKB sebagai institusi maupun bagi para pimpinan yang diserang tanpa dasar dan bukti.
Krisis ini menunjukkan betapa pentingnya peran Dewan Syuro dalam menjaga keseimbangan dan kearifan dalam politik internal PKB. Apakah PBNU sebagai ‘orang tua’ dari PKB akan turun tangan untuk menyelesaikan perseteruan ini? Waktu yang akan menjawab.