KRjogja.com - KENDARI - Pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikbudristek Prof Dr Nunuk Suryani dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Rabu (21/8/2024).
Untuk mengatasi hal tersebut, Prof Nunuk menyebut Kemendikbudristek akan mengupayakan penuntasan lulus PG (P1), melakukan pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme PPPK.
ASN PPPK dicanangkan pertama kali pada tahun 2020, terdapat lebih dari 1,2 juta guru non ASN.
Sedangkan saat ini tercatat masih ada 575.506 guru non ASN di sekolah negeri, dengan 79.332 dari mata pelajaran (mapel) agama dan 496,174 dari mapel di bawah Kemendikbudristek. Dari tahun 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah diangkat.
Sebelum pengangkatan ASN PPPK guru, jumlah guru ASN di Indonesia hanya 1.286.079, sehingga dalam tiga tahun mengalami peningkatan sebanyak 61 persen.
Adapun penyebab tingginya jumlah guru honorer yakni perekrutan guru ASN dilakukan secara terpusat dengan frekuensi terbatas. Sedangkan guru di satuan pendidikan dapat pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu atau setiap saat.
Baca Juga: Menteri AHY Berikan Predikat WTAB kepada 46 Satuan Kerja Daerah
Lalu, pada saat kebijakan pengadaan guru ASN dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Akibatnya guru honorer direkrut oleh satuan pendidikan untuk mengisi kebutuhan guru.
“Namun, kualifikasi akademik, kualitas dan kompetensi guru honorer tidak bisa dipastikan sesuai standar, serta kesejahteraan guru honorer tidak terjamin karena bergantung pada sumber daya sekolah,” jelas Nunuk Suryani.
Kemudian, mengutamakan formasi bagi tenaga administrasi sekolah, dan tetap menggunakan dapodik, serta database lulusan PPG Kemendikbudristek. (Ati)