Krjogja.com – Jakarta – Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menekankan pentingnya perlindungan bagi ribuan buruh yang terdampak akibat keputusan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
"Nasib buruh harus menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus ini. Yang terpenting dalam kasus kepailitan PT Sritex adalah menyelamatkan nasib buruh. Pemerintah perlu memastikan kesejahteraan pekerja yang terkena dampak dari keputusan pailit ini,” ujar Hardjuno, yang juga merupakan kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dalam rilis pers, Kamis (31/10).
Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, telah mengambil langkah yang tepat dengan menginstruksikan empat menteri untuk mendampingi perusahaan tersebut. Hardjuno menilai bahwa langkah ini penting demi memastikan adanya pendampingan dan perlindungan yang memadai bagi para pekerja yang bergantung pada keberlanjutan perusahaan.
Baca Juga: ENEOS Dukung Juara Dunia Aldi Satya Mahendra di World Supersport 300
Opsi Restrukturisasi Masih Terbuka
Keputusan Pengadilan Niaga terhadap Sritex, menurut Hardjuno, masih bisa diajukan kasasi atau peninjauan kembali sehingga belum bersifat final. Hal ini membuka ruang bagi opsi restrukturisasi yang lebih baik dan memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi.
“Dengan restrukturisasi, kita bisa menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional, tidak hanya Sritex tetapi juga pabrik-pabrik lain yang menghadapi tantangan serupa,” jelas Hardjuno.
Menurutnya, tantangan di industri tekstil nasional semakin besar karena persaingan dari produk impor yang lebih murah, terutama dari China. Banyak perusahaan tekstil skala kecil dan menengah yang kini juga terancam, akibat beban utang dan persaingan ketat.
Hindari Bailout, Prioritaskan Alternatif Pendanaan
Hardjuno mengingatkan bahwa solusi untuk menyelamatkan Sritex sebaiknya tidak berupa bailout langsung dari negara karena melibatkan dana publik yang kompleks dalam pertanggungjawabannya. Ia menyarankan alternatif pendanaan seperti penerbitan obligasi atau saham baru yang dapat menjadi solusi untuk menambah modal tanpa membebani negara.
Baca Juga: Damita Classic, Hunian Mewah Dua Lantai di Kawasan Palagan Yogyakarta
“Dengan obligasi atau saham baru, Sritex dapat memperoleh modal tambahan untuk membayar utang mereka, sekaligus meringankan beban langsung pada pemerintah,” paparnya.
Restrukturisasi Utang Bank BUMN
Selain perhatian pada buruh, Hardjuno juga menyoroti risiko yang dihadapi bank-bank BUMN akibat piutang yang besar dari Sritex. Berdasarkan data, Sritex memiliki utang kepada sejumlah bank termasuk di dalamnya Bank BUMN, seperti Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Pembangunan Daerah hingga sebesar USD 23,8 juta atau Rp 25 triliuan. Hardjuno menilai restrukturisasi utang yang transparan dan terukur perlu dilakukan agar bank-bank ini tidak mengalami kerugian signifikan.
“Pendekatan seperti penjadwalan ulang pembayaran atau penjualan aset non-inti perusahaan dapat menjadi opsi untuk mengurangi beban kewajiban kepada kreditur,” kata Hardjuno. Ia menambahkan bahwa kebijakan restrukturisasi ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank BUMN dan memastikan bahwa dana publik tetap aman.