Krjogja.com - BANTUL - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas telah mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 serta diperjelas dalam Pasal 31 Ayat (4), yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini bertujuan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, MY Esti Wijayati mengungkapkan, dalam praktiknya, pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen masih menjadi polemik. Meski secara angka telah tercapai dalam struktur APBN, sebagian besar anggaran tersebut tidak murni digunakan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, tetapi juga mencakup gaji pendidik dan biaya operasional lainny
"Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas anggaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Banyak pihak menilai bahwa sebagian besar dana pendidikan tidak langsung berdampak pada peningkatan sarana, prasarana, serta pengembangan kurikulum yang lebih inovatif," ungkap MY Esti Wijayati menyampaikan dalam Diskusi Public Social Humanity & Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Gedung Ibrahim, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (7/3/2024). Acara tersebut juga membahas tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menghadirkan pembicara aktivis pencegahan perdagangan orang yang juga Dosen Universitas Ahmad Dahlan, Dr Sri Roviana SAg MA. Kegiatan yang dimoderatori Dosen UMY, Dr Subhi Ridho juga dihadiri Anggota Komisi A DPRD DIY, Rajut Sukasworo.
Baca Juga: Esti Wijayati: Jangan Biarkan Generasi Muda Tersesat karena Tak Paham Konstitusi
Terkait program Makan Gratis Bergizi (MBG) yang sedang digencarkan pemerintahan saat ini, Esti Wijayati jangan sampai menabrak konstitusi, yakni Amanah Pendidikan dalam UUD 1945. "MBG lebih terkait pada program Kesehatan, dan bukan Pendidikan," ujar Esti Wijayati.
Diingatkan anggota DPR RI dari Dapil DIY, masih banyak kebutuhan bidang Pendidikan dalam negara. Termasuk mengatasi Pendidikan yang tertinggal di sejumlah wilayah.
Esti juga mengungkapkan, ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara pusat dan daerah juga menjadi permasalahan. Banyak daerah dengan keterbatasan fiskal kesulitan memenuhi standar pendidikan yang layak, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kurangnya tenaga pengajar berkualitas, fasilitas yang tidak memadai, serta rendahnya akses terhadap teknologi pendidikan menjadi tantangan serius yang menghambat pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah sering menghadapi dilema dalam alokasi anggaran di tengah berbagai kebutuhan nasional lainnya, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pertahanan. Namun, pendidikan sejatinya merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Tanpa sumber daya manusia yang cerdas dan terampil, daya saing Indonesia di tingkat global akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, memastikan pemanfaatan anggaran pendidikan secara efektif menjadi tantangan utama yang harus diatasi.
Soal anggaran ini, pemerintah diharapkan a harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengalokasian dana pendidikan. Selain memastikan anggaran benar-benar mencapai 20 persen dari APBN, perlu ada evaluasi berkala mengenai efektivitas penggunaannya. Dengan kebijakan yang lebih terukur dan tepat sasaran, diharapkan amanah UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat benar-benar terwujud. (*)