KRjogja.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, sinergi lintas sektor, termasuk peran kementerian, lembaga, dan organisasi keumatan, menjadi faktor kunci dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Saat Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama 43 Kementerian/Lembaga yang digelar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan itu, Menko Cak Imin menekankan, pentingnya pendekatan terpadu dan berkelanjutan guna memastikan target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 serta kemiskinan relatif 4,5 persen pada 2029 dapat tercapai. RTM tersebut membahas Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Inpres OPPKE), yang menjadi landasan dalam mengintegrasikan upaya lintas sektor untuk penghapusan kemiskinan.
“Untuk memperkaya rencana besar penanggulangan kemiskinan, kita harus menyiapkan segala aspek, agar ketika Inpres berjalan, pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya penting ini sangat membutuhkan kehadiran seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam menggunakan semua potensi yang dimiliki untuk bersinergi. Dengan demikian, kita dapat mengelola target pembangunan secara lebih efektif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” kata Menko Cak Imin saat rapat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).
Baca Juga: Cegah Dehumanisasi, Pengembangan Teknologi Harus Diperkuat Nilai Kehidupan Sosial
Konvergensi atau pusat program dari seluruh pihak dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu sebagai rujukan utama menjadi strategi utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. “DTSEN menjadi acuan utama untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Validasi data akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ucap Menko Cak Imin.
Ia menjelaskan, saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai hampir 25 juta orang atau sekitar 8,57 persen dari total populasi. Pemerintah, kata dia, menargetkan angka tersebut turun hingga maksimal 4,5 persen pada tahun 2029, dengan harapan dapat berkurang lebih jauh lagi. Oleh karena itu, 43 K/L menjadi bagian integral dari Inpres OPPKE, memastikan langkah-langkah pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.
“Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki program bantuan sosial akan kami konsolidasikan, agar bantuan tepat sasaran di berbagai sektor. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan manfaat secara maksimal,” jelasnya.
Baca Juga: Pembakaran Gerbong Kereta, Daop 6 Pagari Stabling dan Tambah CCTV
Menko Cak Imin mengatakan, penurunan angka kemiskinan adalah ikhtiar bersama yang memerlukan daya dan usaha maksimal. Oleh karena itu, kata dia, Presiden menekankan bahwa langkah ini harus berjalan secepat mungkin, dengan melakukan revolusi tata kelola dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan.
Melalui Inpres ini, Menko Cak Imin menyebut, seluruh pihak diajak untuk bergotong royong dalam penghapusan kemiskinan, dengan target menurunkan angka kemiskinan hingga minimal 4,5 persen. Pemerintah juga akan mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas aspek peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan beban pengeluaran, guna memastikan strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut, Ketum PKB itu menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta mobilisasi dana non-pemerintah. Pendekatan itu diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sebagai informasi, berdasarkan pantauan ITD News di lokasi, Rapat Tingkat Menteri (RTM) hari ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Sulaiman Suryanagara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.
Baca Juga: LPS Monas Half Marathon Kembali Digelar, Dorong Jakarta ke Panggung Global
Kemudian, ada juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widysanti, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.