KPK juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas integritas publik Indonesia. Pertama, memposisikan STRANAS PK sebagai kerangka kerja kunci untuk menutup kesenjangan pada Indikator Integritas Publik (PII) OECD dan memperkuat sistem integritas Indonesia.
Kedua, menambahkan pilar manajemen risiko untuk secara proaktif mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau risiko korupsi.
Berikutnya adalah mendorong regulasi dan studi kebijakan tentang keuangan politik, lobi, dan pasca-pekerjaan melalui kerangka kerja konflik kepentingan, termasuk uji coba di lembaga-lembaga tertentu.
"Langkah lain adalah dengan mengintegrasikan hasil pemantauan KPK ke dalam STRANAS PK dan Kementerian/Lembaga lain sebagai umpan balik kebijakan untuk meningkatkan desain, implementasi, dan akuntabilitas," ungkapnya.
Berbagai temuan yang dibahas dalam National Oversight & Integrity Forum 2025 diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari sistem yang ada. Pada akhirnya lewat Forum ini akan lahir rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengawasan. (ati)