Krjogja.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kemampuan, kedisiplinan, dan kualitas juru masak di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dievaluasi untuk menghentikan kasus keracunan MBG.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).
Baca Juga: Ribuan Pelari Ikuti Vitameal 2nd Merdeka Run di Purbalingga
Langkah tegas yang diambil untuk memastikan program MBG berjalan aman dan higienis bagi seluruh anak Indonesia.
“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sertifikat laik higienis (SLHS) sebagai syarat wajib setiap SPPG.
Baca Juga: FIB UGM Alih Wahana Manuskrip Kuna Pakualaman Menjadi Drama Tari
“Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” tegasnya.
Zulkifli juga meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia untuk memantau SPPG secara berkala.
Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan di tingkat daerah penting untuk memastikan pasokan makanan tetap bergizi dan aman.
Kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah wajib untuk aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG.
“Kami juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, untuk SPPG secara aktif berkala,” ucapnya.
Zulhas mengatakan, evaluasi terhadap juru masak di SPPG ini menjadi salah satu upaya percepatan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Salah satu evaluasi yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.