Zulhas juga menyampaikan bahwa hasil rakor meminta agar seluruh dapur SPPG yang bermasalah ditutup sementara, kemudian dilakukan evaluasi dan investigasi.
Selain itu, dapur SPPG juga wajib untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.
“SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
Zulhas juga menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama bagi pemerintah sehingga Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) wajib bagi seluruh SPPG.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9).
"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam wawancara cegat, seusai menghadiri rakor di gedung Kemenkes RI.
Ia mengatakan, bahwa pemerintah dan instansi terkait sedang fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keracunan menu makanan MBG yang baru-baru terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan sejumlah daerah lain.
"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. jangan sampai ada kejadian lagi," katanya.(ati)