Krjogja.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin dana negara dibiarkan menganggur akibat rendahnya penyerapan anggaran di berbagai program.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perhatian Purbaya di antara deretan program yang beranggaran besar. Ia berencana mengalihkan dana MBG yang tidak terserap pada 2025 untuk program lain yang lebih efektif.
Baca Juga: GKR Hemas: Jaga Warga Jadi Benteng Ketahanan Sosial Yogyakarta
"Kita mau dukung lebih cepat (penyerapan anggaran MBG). Nanti kalau enggak bisa, uangnya saya ambil, kan fair. Daripada nganggur, saya bayar bunga, tapi enggak dipakai, kan rugi," tutur Purbaya dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Menurut Purbaya, terdapat beban bunga 6 persen dari dana pemerintah di bank yang ditanggung langsung oleh Kementerian Keuangan. Ironisnya, kewajiban pembayaran itu tetap berlaku meskipun anggaran belum dimanfaatkan.
"Kalau nganggur Rp400 triliun, kali 6 (persen), Rp24 triliun saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai," ujar Purbaya.
Baca Juga: Satria Praja Banyumas Pilih Saefudin Pimpin Kades Hingga 2027, Soroti Polemik 'Eks Bengkok'
Kendati ada peringatan keras dari ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menahan penggunaan anggaran MB di penghujung 2025, sikapnya tetap konsisten. Baginya, dana publik harus dimanfaatkan secara optimal dan tidak boleh dibiarkan mengendap tanpa hasil.
Ia menilai penyerapan anggaran Rp71 triliun oleh Badan Gizi Nasional hingga Oktober 2025 bukan hal yang perlu dipersoalkan. Purbaya menegaskan dukungannya agar proses penyerapan bisa berlangsung lebih cepat.
"Orang uangnya enggak dipakai, kita ambil, enak saja. Terus ngapain duitnya di situ? Bukan tegas (atau) enggak tegas. Saya diam, misalnya, enggak diserap, di situ nongkrong. Kalau enggak diserap ya dia mau gue tegas enggak tegas, uangnya gak kepakai di situ. Saya ambil, taruh tempat lain," tegas Purbaya.
"Semuanya juga begitu, kalau enggak dipakai, uangnya memang harus dibiarkan nongkrong di kementerian? Kita tarik. Saya taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat jalannya," imbuhnya.
Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, realisasi anggaran hingga saat ini telah mencapai Rp21,64 triliun atau 34 persen dari total maksimal. Ia yakin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan mendorong tambahan serapan hingga Rp10 triliun pada Oktober 2025.
Dengan demikian, terdapat kemungkinan besar sekitar Rp40 triliun dana MBG yang tak terserap hingga akhir bulan, yang konsekuensinya akan membuat Menkeu Purbaya menarik kembali anggaran tersebut. (*)