Krjogja.com – JAKARTA – Istana akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap rencana pembebanan utang proyek Kereta Cepat Whoosh ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai, kewajiban pembayaran utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu. Nanti begitu ada jumpa pers mingguan, saya kasih tahu progresnya seperti apa," ungkap Purbaya via zoom saat mengisi acara Media Gathering Kemenkeu 2025, Jumat (10/10).
Purbaya menambahkan bahwa Danantara memiliki keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang dari proyek kereta cepat tersebut. Baginya, utang dari KCIC tersebut tak perlu dibebani ke APBN.
Baca Juga: 'Gloria Binastra' SMAN 2 Wates Wujud Kejayaan dalam Karya dan Kepedulian
Merespons hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintah tidak berencana untuk membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menyelesaikan utang dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut.
Ia menambahkan, hingga saat ini, pemerintah tengah mencari langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan masalah utang tersebut tanpa membebani APBN.
"Beberapa waktu lalu, (pemerintah) sudah membicarakan untuk mencari skema ya, supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," jelasnya kepada wartawan usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.
Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa masalah utang proyek tersebut tidak termasuk ke dalam topik pembahasan rapat terbatas kemarin. "Malam ini tidak sempat. Whoosh tidak termasuk ke pembahasan malam ini," tambahnya.
Tak lupa, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh cukup memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa pengembangan jaringan kereta cepat di Indonesia termasuk dari visi pembangunan transportasi nasional.
"Justru kita ingin itu (proyek kereta cepat) berkembang, ya. Tidak hanya dari Jakarta ke Bandung saja, melainkan bisa dari Jakarta sampai ke Surabaya," tutupnya. (*)