Jakarta Upaya pemerintah yang menargetkan jaringan listrik menjangkau 5.700 desa pada 2030 dinilai menjadi langkah strategis dan realistis.
Target tersebut sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional di tahun awal kepemimpinannya.
Peneliti Energi Andi Jumardi mengatakan masih adanya ribuan desa yang belum teraliri listrik menjadi tantangan besar bagi pemerintah, termasuk di wilayah Kalimantan Timur yang dikenal sebagai lumbung energi nasional.
“Kalimantan Timur ini tempat lumbung energi tapi masih ada daerah yang belum mendapat listrik. Persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Andi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 tercatat ada 75.753 desa di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut ada 5.700 atau sekitar 7,5 persen dari total desa di Tanah Air yang belum teraliri listrik. Pemerintahan pun menargetkan seluruh desa itu akan mendapatkan akses listrik pada tahun 2030.
Oleh karena itu Andi menilai kebijakan pemerintah yang mulai fokus mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil merupakan langkah positif yang patut diapresiasi dan menjadi bagian dari agenda besar swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran. Menurutnya, swasembada energi tidak hanya berhenti pada sektor produksi, tetapi juga harus menyentuh level pengguna akhir.
“Dalam Asta Cita itu, swasembada energi berkaitan dengan hilirisasi energi. Selama ini hilirisasi baru sampai sektor downstream, belum menyentuh end user. Target pemerintah sekarang adalah sampai di titik pengguna energi, supaya masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” jelasnya.