Krjogja.com - DEMAK - Pencairan Tahap l Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BP RTLH) APBD 2023 dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak, Jumat (23/6/2023). Bantuan masing-masing senilai Rp 15 juta per unit itu diberikan kepada 89 warga yang telah memenuhi kriteria yang disyaratkan.
Turut hadir menyaksikan kegiatan yang bertempat di lantai 3 Gedung MPP Kabupaten Demak tersebut Bupati dr Hj Eisti'anah SE serta Plt Kepala Dinperkim Kabupaten Demak H Amir Mahmud SSos MT. Di samping pula Sekretaris Dinperkim Kabupaten Demak Adi Prabowo SH MT, Kabid Kawasan Permukiman Winy Nurika Yuwantari ST MM MT, serta Pimpinan Bank Jateng Demak Adhi Setiawan.
[crosslink_1]
Mengenai BP RTLH bersumber APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2023, Amir Mahmud menjelaskan, adanya program BP RTLH sebagai wujud perhatian pemda pada warga yang tidak mampu melakukan perbaikan rumah mereka yang tidak layak huni. Sebagaimana visi misi Bupati Demak 2021-2024 yakni 'Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera', melalui upaya mengurangi kemiskinan.
"Sebanyak 89 penerima bantuan ini tersebar di 45 desa di 13 kecamatan. Dengan perincian Kecamatan Bonang sebanyak tujuh tujuh orang, Demak (1), Dempet (4), Gajah (4), Guntur(6), Karanganyar (6), Karangawen (4), Karangtengah (6), Kebonagung (5,) Mranggen (6), Sayung (21), Wedung (15), dan Wonosalam (3)," urainya.
Sedangkan terkait peruntukan bantuan yang diberikan dalam bentuk virtual account dari Bank Jateng itu, Amir Mahmud menjelaskan, Rp 13 juta untuk belanja material. Selain itu Rp 1,6 juta untuk biaya tenaga kerja tukang, serta Rp 400 ribu sisanya untuk pemberkasan administrasi.
Pada saat sama Bupati Eisti'anah menambahkan, total alokasi dana APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2023 untuk BP RTLH senilai Rp 5,3 miliar. Dengan nominal bantuan masing-masing Rp 15 juta per unit, tentunya masih banyak biaya dibutuhkan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah yang benar-benar layak huni.
Kabar baiknya, lanjut bupati, sejauh ini pemda mendapatkan dukungan dari banyak pihak untuk meringankan penyelesaian 'PR' ribuan RTLH yang tersebar di 14 kecamatan. Antara lain seperti program dari pemerintah pusat yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bankeupemdes dari Pemprov Jateng, CSR dari BUMD dan BUMN, juga perusahaan swasta lainnya.
"Maksud hati memang ingin membantu semua warga yang membutuhkan biaya perbaikan RTLH. Namun karena keterbatasan anggaran daerah, bantuan diberikan dengan skala prioritas. Selain itu karena bantuan sifatnya stimulan, maka di samping swadaya warga, diharapkan memunculkan pula semangat gotong-royong masyarakat," kata bupati.
Lebih dari itu, lanjut bupati, seiring dibangunnya rumah tinggal yang layak huni, warga penerima bantuan diharapkan semakin semangat menjalani hidup. Sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan, serta tentunya berimbas pada menurunnya angka kemiskinan pula. * (Hum Dinperkim/ssj)
