CILACAP, KRJOGJA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6,7 milyar untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Dana sebesar itu merupakan bantuan sosial yang bakal diberikan ke angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
"Untuk teknis penyalurannya sedang digodok," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Awaluddin Muuri usai mengukuti Rapat koordinasi Inflasi Daerah dan kenaikan BBM, Selasa (06/09/2022).
Dana itu didapatkan dari penyisihan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterimakan Pemkab Cilacap. Karena dana tersebut cukup besar, sehingga ada beberapa kegiatan terpaksa yang terkena recofusing. "Ada beberapa sektor yang terkena recofusing, tetapi jelasnya sedang kita hitung," lanjutnya.
Sesuai masukan dari Dinas Sosial, agar tepat sasaran, maka untuk keluarga penerima manfaat (KPM) disesuaikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial ). Mengingat di Cilacap ada 200 KK kurang mampu yang belum masuk DTKS. "Masukan itu cukup baik, untuk mengakomodir usulan baru DTKS," katanya.
Untuk, pihaknya telah meminta Dinas Perhubungan menghubungi Dinas Sosial Cilacap. Dijelaskan, untuk bantuan sosial yang segera disalurkan oleh Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga BBM, ada BLT yang akan diterimakan 182.500 KPM, sebesar Rp 150.000 perbulan, yang akan diberikan selama 4 bulan. "Tahap pertama Rp 300.000 dan kedua Rp 300.000," jelasnya.
Kemudian Bansos non tunai sebesar Rp 200.000 per KPM, jumlah KPMnya 1.052.000 KK. (Otu)
