REMBANG (KRjogja.com) – Pro kontra masalah kapal cantrang memang sudah usai karena pemerintah kembali memperbolehkan melaut meski dengan pembatasan hingga Desember 2019 mendatang. Di Kabupaten Rembang kini masih tersisa sebanyak 136 kapal cantrang dari 248 kapal cantrang yang ada dinyatakan belum memenuhi persyaratan verifikasi atau ukur ulang yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pimpinan PPP melalui Rofik Muammar, Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung,Rembang kota menyebutkan, hingga Senin (19/3) kemarin, verifikasi sudah digelar sebanyak delapan tahap.
Masing-masing tahap memverifikasi 20 hingga 30 kapal. Ia juga menyebutkan, dari 112 kapal yang memenuhi persyaratan ukur ulang, sebanyak 61 kapal di antaranya sudah mendapat surat keterangan melaut (SKM).
“Kapal yang tidak memenuhi syarat verifikasi antara lain karena belum mengantongi akta jual beli, padahal kapal sudah dipindahtangankan ke pihak lain. Selain itu, bobot mati kapal di bawah 30 GT,†ungkapnya kepada KR Kamis (22/3) kemarin.
Dalam hal verifikasi kapal di bawah 30 grosston, pendataannya menjadi wewenang pemerintah provinsi, bukan ranah KKP. Menurut Rofik, ada beberapa dokumen yang harus disediakan, tetapi cukup mudah dipenuhi.
“Sebanyak 61 kapal yang mengantongi SKM, terpantau sudah melaut. Pada kapal sudah dipasangi vessel monitoring system (VMS). Alat semacam GPS yang berfungsi untuk memantau pergerakan kapal saat melaut,†jelasnya lagi. (ags)Â
