SEMARANG, KRJOGJA.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Kabupaten Kudus, Selasa (06/02/2018) mengajukan program pendampingan oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, dalam pelaksanaan kegiatan publik 2018.Â
Melalui program tersebut, diharapkan dapat menghindari potensi terjadinya penyimpangan. Dalam pengajuan program itu, tim PUPR Kudus diterima Asisten Intelijen Kejati Jateng Bambang Haryanto beserta jajarannya, sekaligus melakukan paparan.Â
Asintel mengapresiasi upaya Dinas PUPR yang untuk kesekian kalinya mengikuti program pendampingan.
Kepala Dinas PUPR Kudus Sam'ani Intakoris mengatakan, terdapat 10 kegiatan atau proyek yang dimintakan pendampingan ke Kejati Jateng dengan nilai mencapai Rp 40.754.000.000. Anggaran sebesar itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan APBD 2018. Proyek DAK meliputi peningkatan jalan sebesar Rp 17.309.000.000 dan pembangunan sarana dan prasarana air minum Rp 4.195.000.000.
“Untuk kegiatan bersumber dari APBD murni, yakni pembangunan Mapolres Kudus anggarannya mencapai Rp 20 miliar,†ujar Sam’ani, Selasa (6/2).
Sam’ani yang juga Plt Kepala Dinas Perhubungan Kudus juga mengajukan pendampingan ke TP4D atas pembangunan terminal wisata Bakalan Krapyak dan fasilitas lainnya senilai Rp 6.648.750.000.
Sementara Asintel Kejati Jateng, Bambang Haryanto menyatakan, tujuan pendampingan untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Kalau dari awal ditemukan penyimpangan, diutamakan perbaikan,†ujar Bambang, usai menemui tim PUPR Kudus. (Trq/Cha)
