KUDUS (KRjogja.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). TPAKD dengan anggota antara lain lembaga perbankan, asuransi, Kadin, SKPD dan instansi terkait lainnya, akan dilakukan Jumat (28/10/2016).
TPAKD bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan seluas- luasnya kepada masyarakat untuk mendukung perekonomian daerah. Selain itu mencari terobosan dengan membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat daerah, serta menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Dengan potensi yang ada, Kabupaten Kudus dijadikan pilot project (proyek percontohan) nasional dengan mewujudkan Desa Pandai OJK. “Kami siap berkoordinasi dengan TPAKD untuk menjamin perluasan akses keuangan daerah,†ujar Ketua Dewan Audit yang juga anggota Dewan Komisioner OJK Pusat, Ilya Avianti, Kamis (27/10/2016) malam.
Menurutnya, OJK hadir tak hanya mengatur dan mengawasi industri keuangan seperti lembaga perbankan, asuransi dan lainnya supaya tumbuh berkelanjutan, tetapi yang lebih penting bagaimana bisa lebih berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Ia menilai Kudus sebagai daerah yang literasi keuangannya cukup baik.
Masyarakatnya melek keuangan, sehingga melalui program Desa Pandai OJK diharapkan lebih mudah mengakses industri jasa keuangan. “Rata- rata di Indonesia angka melek keuangan masyarakat masih 21 persen, belum sebanding dengan Singapura yang mencapai 90 persen. Agar masyarakat bisa lebih melek, industri keuangan harus jemput bola,†pintanya. (Trq)
