krjogja.com - DEMAK - Menjelang tahun politik 2024, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak Adi Prabowo SH MT mengingatkan, agar kepala desa sebagai aparatur sipil negara (ASN) tetap netral. Terutama terkait apapun program bantuan yang masuk ke wilayah mereka.
"Siapa pun yang membawa program tersebut agar tidak dikaitkan dengan politik. Meskipun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terkategori bantuan aspirasi (Dewan Perwakilan Rakyat). Mohon jangan dipolitisir," ujarnya, Rabu (23/8/2023).
Lebih jauh saat membuka Sosialisasi BSPS Kabupaten Demak Tahap 6, 8, 11 tahun anggaran 2023, Adi Prabowo menjelaskan, tahun 2024 disebut tahun politik karena diselenggarakan pemilu serentak. Pertama Pemilu Legislatif dan Pilpres pada 14 Februari, serta Pilkada yang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati juga Walikota dan Wakil Walikota pada 27 November.
"Kami harap kades dan jajarannya dapat memberi contoh pada masyarakat penerima bantuan terkait netralitas tersebut. Siapa pun pembawa aspirasi itu pada prinsipnya, BSPS merupakan program Kementerian PUPR dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah yang layak huni secara swadaya," imbuhnya.
Bahkan ada syarat dan ketentuan berlaku bagi para calon penerima bantuan (PB) yang lolos verifikasi. Antara lain terkait kepemilikan rumah tidak layak huni, karena BSPS sifatnya membantu meningkatkan kelayakan tempat hunian PB. Untuk itu dibuktikan kepemilikan surat rumah yang sah, dan tidak dalam sengketa.
"Selain itu ada pula syarat luasan bangunan, ketersediaan sanitasi dan sumber air bersih konsumsi. Serta yang tak kalah penting adalah kesiapan berswadaya, sebab BSPS hanya senilai Rp 20 juta. Sehingga butuh dana swadaya tambahan pula dan gotong-royong, sehingga terwujud rumah layak huni yang diberi durasi waktu pelaksanaan empat bulan itu," kata Adi Prabowo.
Hadir pada acara sosialisasi tersebut, Kabid Kawasan Permukiman Dinperkim Kabupaten Demak Winy Nurika Yuwantari ST MM MT, petugas pendamping dari Satker Penyedia Perumahan Jateng, dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Di samping pejabat utusan kecamatan, kepala desa yang warganya bakal menerima bantuan, serta Teguh Widodo ST selaku koordinator BSPS Kabupaten Demak.
Mengenai BSPS tahun anggaran 2023 untuk Kabupaten Demak, Teguh Widodo menambahkan, total berjumlah 565 unit. Pada Maret - Juni lalu BSPS tahap 3 sudah selesai terealisasi 183 unit.
"Sedangkan tahap 6, 8 dan 11 yang dijadwalkan Juli - November masing-masing sejumlah 135 unit (tahap 6), 150 unit (tahap 8) dan 97 unit (tahap 11)," ujarnya.
Sehubungan itu, di masing-masing desa akan diterjunkan Tim TFL dan 11 orang pendamping bidang pemberdayaan dan teknik dari Satker PP Jateng. Mereka akan mendampingi mulai dari membuat proposal, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. (Hum Dinperkim/ssj)
