Krjogja.com - DEMAK - Sebanyak 19 operator desa mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Desk Percepatan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Bankeupemdes) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2023, Selasa (20/6/2023). Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah berkoordinasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak itu dalam rangka memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Bankeupemdes RTLH 2022 dan inputing Berkas Penyaluran di Aplikasi Simperum (sistem informasi manajemen perumahan).
"Simperum adalah aplikasi yang menyediakan database 'by name by address' (BNBA) yang memenuhi kriteria sehingga layak mendapatkan bantuan RTLH. Maka itu selain terhubung ke DTKS juga ke e-RTLH," ungkap TFL Bankeupemdes dari Dinperkim Ika Sulistyaningsih.
Sedangkan manfaat Simperum untuk memudahkan pengambilan data calon penerima manfaat. Di samping pula terkait inputing pelaporan mulai dari pengajuan proporsal, pencairan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban, yang semuanya dilaksanakan oleh pemdes.
Hal sama disampaikan tim Seksi Perumahan Swadaya Disperakim Jateng yang terdiri dari Aninditya Wahyuningtyas, Nelam Ruparao Sahili, Jadwi Herdestyaningsih, dan Ifan Dwi Nurcahyo.
Selain melakukan kroscek data sembari menyerap masukan ataupun kendala di lapangan, setelah mengikuti bimbingan oleh Desk Percepatan Penyaluran Bankeupemdes RTLH tersebut, diharapkan pihak pemdes yang mendapatkan alokasi Bankeupemdes RTLH 2023 Tahap Il dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Mulai dari penginputan Rencana Kegiatan (RK) dan Berkas Penyaluran di Simperum hingga pelaksanaan pembangunan yang direncanakan, berikut laporan pertanggungjawabannya.
"Klarifikasi calon penerima Bankeupemdes dari hasil usulan ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria diperlukan pengganti BNBA. Sehubungan itu kroscek harus dilakukan secara langsung dan tidak bisa melalui online," terang Aninditya.
Lebih lanjut disampaikan, bantuan RTLH yang diberikan senilai Rp 20 juta per unit. Dengan ketentuan, Rp 2 juta untuk tenaga padat karya sedangkan Rp 18 juta belanja material.
"Kalau verifikasi data sudah disetujui, Desk Percepatan melakukan input data berkas penyaluran supaya bisa segera pencairan langsung ke rekening pemdes. Setelah pembangunan, akan ditindaklanjuti monev oleh tim," imbuhnya.
Di sisi lain, Koordinator TFL Bankeupemdes RTLH Sunoko dan Koordinator TFL RTLH bersumber dana APBD Kabupaten Demak Kushedi menambahkan, tahun ini ada alokasi kurang lebih 300 kuota bantuan RTLH. Selain bersumber dana Bankeupemdes, ada pula dari APBD II dan CSR perusahaan. Sementara hingga 2023 masih menjadi 'PR' Pemkab Demak adalah mengupayakan peningkatan kualitas 1788 RTLH.
Disebutkan pula, ke-19 desa penerima Bankeupemdes RTLH 2023 sesuai SK Penetapan Gubernur Jateng ke-ll tersebar di lima kecamatan. Meliputi Kecamatan Bonang di Desa Gebangarum, Jali, Krajanbogo, Purworejo, Sumberejo, dan Weding.
Selain itu Kecamatan Demak (Desa Raji), Dempet (Desa Balerejo, Baleromo, dan Kuwu), Karangtengah (Desa Sampang), Kebonagung (Desa Mangunrejo, Megonten, dan Solowire), Sayung (Desa Sidogemah), Wedung (Desa Berahan Wetan, Muteh Wetan, dan Tedunan), serta Desa/Kecamatan Wonosalam.* (Hum Dinperkim/ssj)