Krjogja.com - DEMAK - Tim fasilitator pendamping dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali melakukan verifikasi data Dana Alokasi Khusus Program Penanganan Kumuh Terpadu (DAK PPKT), Senin (19/6/2023). Dukuh Nyangkringan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung menjadi lokasi sasaran, sehubungan ditetapkannya desa pesisir itu sebagai kawasan kumuh sebagaimana SK Bupati Demak Nomor 475.26/120 tahun 2021.
Muhammad Nur Hatta Asisten Koordinator Kota (Askot) Infrastruktur dari Forum Kotaku mengatakan, DAK PPKT merupakan DAK Tematik dari Kementerian PUPR dalam rangka penanganan permukiman kumuh di perkotaan. "Kabupaten Demak termasuk di antara beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengajukan DAK PPKT tahun anggaran 2024," ujarnya.
[crosslink_1]
Meski merupakan program Kementerian PUPR, dalam pelaksanaannya nanti, DAK PPKT melibatkan beberapa OPD. Namun karena berkaitan dengan Prasarana Sarana Utilitas umum (PSU) dan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) leading sektornya.
Ada beberapa tahap harus dilalui pemerintah daerah sebelum akhirnya ajuan minat keikutsertaan DAK PPKT disetujui pemerintah pusat. Di antaranya adalah kelengkapan dan legalitas dokumen kepemilikan lahan calon penerima manfaat. Sebab DAK PPKT yang di antaranya berupa rumah apung tersebut mensyaratkan adanya kepemilikan lahan yang sah.
"Ketika dokumen persyaratan terpenuhi dan mendapatkan approve dari pusat, masih ada tahapan berikutnya yaitu paparan dari pemerintah daerah mengenai alasan DAK PPKT harus digelontorkan ke Kabupaten Demak. Poin plus akan diperoleh ketika pemaparan langsung oleh bupati sebagai kepala daerah," imbuh Wayan Ardika Askot Kelembagaan Kolaborasi.
Menjadi salah satu nilai plus ajuan Kabupaten Demak, menurut Nayli Askot Safeguard, adalah rumah apung yang ditawarkan untuk hunian warga Dukuh Nyangkringan Desa Sriwulan Sayung nantinya merupakan desain asli karya Dinperkim Kabupaten Demak. Tak hanya mampu menjadi solusi di saat pasang laut tinggi karena ramah rob, namun juga terjangkau bagi masyarakat Nyangkringan yang sudah dua dekade lebih terkungkum bencana banjir rob.
Di sisi lain, Ketua RW ll Dukuh Nyangkringan Desa Sriwulan Sayung Abdul Malik sangat berharap pemerintah pusat menyetujui dan dapat segera merealisasi rumah apung serta pembangunan infrastruktur bersumber biaya DAK PPKT di daerah batas Semarang - Demak itu. "Kami tak ingin pindah dan memilih bertahan di Nyangkringan Sriwulan karena merupakan tanah kelahiran. Yang perlu diketahui ketika kami bertahan di tempat ini, sebenarnya kami menyelamatkan Demak dari gempuran gelombang laut dan abrasi," ungkapnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinperkim Kabupaten Demak H Amir Mahmud SSos MT sebagaimana tertuang dalam Executive Summary usulan DAK PPKT 2024 menyebutkan, latar belakang pengajuan usulan adalah fakta kondisi bangunan rumah di Nyangkringan Sriwulan mayoritas rusak tenggelam oleh rob. Begitupun infrastruktur lingkungan permukiman berupa jalan dan drainase juga sanitasi tak memenuhi kriteria sebagai lingkungan yang sehat alias terkategori kumuh.
Maka menjadi tujuan penataan Dukuh Nyangkringan Sriwulan menjadi kampung Harmoni adaptif Rob di antaranya agar infratruktur dasar permukiman yang layak huni, bebas kumuh, dan ramah terhadap rob. Selai juga terciptanya lingkungan permukiman yang asri, aman, dan ramah lingkungan. Di samping terwujudnya kampung Nyangkringan sebagai sentra perikanan dan pariwisata. * (Hum Dinperkim/ssj)