KUDUS, KRJOGJA.com - Pelaksanaan kegiatan publik tahun 2019 yang melibatkan organisasi Perangkat Daerah (OPD) nonteknis, harus mendapatkan pendampingan dinas teknis sehingga perencanaan berjalan lebih baik. Hal itu disampaikan Bupati Kudus Muhammad Tamzil, setelah melakukan evaluasi seluruh hasil kegiatan 2018 yang dinilai belum maksimal.
“Terutama dari sisi perencanaan dan pengawasan, harus melibatkan dinas teknis sehingga hasilnya sesuai harapan,†ujarnya, Minggu (13/1).
Bupati mengaku sedikit kecewa karena terdapat sejumlah proyek atau kegiatan yang perencanaannya asal- asalan. Akibatnya, hasil kegiatan kurang memenuhi standar dan kualitasnya patut dipertanyakan. Beberapa proyek bahkan sempat bermasalah meski pihak penyedia jasa tetap bertanggungjawab memperbaikinya.
“Perencanaan ke depan harus lebih baik, paling tidak satu tahun sebelum pelaksanaan proyek dilakukan,†ungkapnya.
Bupati juga meminta pengawasan kegiatan dilakukan lebih ketat, dikawal mulai bulan pertama. Konsultan pengawas harus lebih aktif turun ke lapangan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat terpantau lebih baik. Begitu ada pekerjaan kurang baik atau tidak sesuai spesifikasi, dapat langsung diingatkan dan diperbaiki.
“Jangan sampai pekerjaan rampung, ada hal tidak sesuai dan harus dibongkar,†katanya.
Pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Heru Subiyantoko menyatakan siap dilibatkan dalam kegiatan OPD lain terkait proyek fisik. Hanya saja keterlibatannya harus ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Bupati Kudus.
“Kami siap melakukan verifikasi perencanaan, dan memberikan masukan jika perencanaan kegiatan yang perlu dibenahi,†ungkapnya.