PATI, KRJOGJA.com - Anggota Komisi II DPR RI, H Firman Subagyo SE MH meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ngotot menerbitkan peraturan tentang larangan mantan narapidana (Napi) kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (Caleg).
"Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut bisa bertentangan dengan konstitusi," ujarnya, di Bakaran Kulon kecamatan Juwana, Jumat (1/6/2018) sore.
"Jadi, KPU tidak boleh ngotot untuk mengatakan bahwa itu tidak boleh, ini bukan masalah arogansi kekuasaan, ini masalah aturan hukum," ujar Firman Subagiyo.
Anggota DPR RI asal Batangan diwawancara wartawan, usai menyerahkan alat pertanian dan bantuan 1.800 paket sembako di balai desa Bakaran Kulon kecamatan Juwana. Dia didampingi Direktur Utama Perum Bulog Komjen Pol (Purn) Drs Budi Waseso, yang diwakili Kepala Driv Perum Bulog Jateng Joni, Bupati Pati H. Haryanto, SH. MM. M.Si, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin SE, Dandim Pati Letkol Arm Arif Darmawan.
Menjawab pertanyaan, Firman Subagiyo mengingatkan, bahwa pasal yang membolehkan mantan napi bisa menjadi caleg pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK saat itu menolak gugatan tersebut, karena bertentangan dengan konstitusi," ucap anggota dewan asal Batangan Pati memgakhiri penjelasanya. (Cuk)