KUDUS (KRjogja.com) - Pernyataan tentang adanya oknum pejabat dan oknum anggota dewan yang menjadikan pengusaha karaoke sebagai sapi perah, yang dilontarkan kuasa hukum Asosiasi Pengusaha Restoran dan Hiburan Karaoke Kudus (Asprehikas), menuai reaksi sejumlah pihak. Aktivis Lembaga Pemerhati Aspirasi Rakyat, Ahmad Fikri mendesak agar persoalan tersebut dibuka ke publik agar tidak menimbulkan fitnah.
“Harus berani buka-bukaan, jangan sampai pernyataan itu justru menimbulkan fitnah. Beberkan saja ke publik. Tetapi kalau tidak punya bukti jangan berbicara seperti itu,†ujarnya, Kamis (26/1).
Tamparan keras adanya indikasi “pemerasan†terhadap pengusaha karaoke, disampaikan kuasa hukum Asprehikas saat menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kudus Senin (23/1). Pernyataan itu membuat gerah beberapa anggota legislatif yang mengaku tidak pernah melakukan tindakan itu.
Kuasa Hukum Asprehikas, Ramdan Alamsyah mengatakan, pihaknya tak asal berbicara dan punya fakta-fakta terkait apa pernyataannya tersebut. Namun pihaknya tak punya kewajiban untuk membeberkan dan membuktikan hal itu kepada orang per orang.
“Tapi, kepada lembaga hukum akan kami lakukan. ?Kapan pun bisa kami kirimkan ke Kejaksaan Agung maupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kami memiliki data otentik tentang hal itu,†tegasnya.
Saat ini pihaknya fokus terhadap upaya hukum, agar para pengusaha karaoke di Kudus, punya ruang untuk berkarya. Apa yang diperjuangkan adalah ruang untuk karaoke yang sehat. Bukan tempat karaoke yang menjadi ajang prostitusi terselubung.
“Kami sepakat dan mendukung prostitusi harus dibasmi. Tapi untuk karaoke yang sehat, karaoke family, harus diberi ruang dan kesempatan untuk berkarya sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan menteri? pariwisata,†terangnya.
Kepada pihak paguyuban, telah dijelaskan pula bahwa apa yang diperjuangkan adalah hak-hak mutlak yang diatur dalam undang-undang. Maka ketika bertentangan dengan undang-undang pihaknya tidak setuju, misalnya prostitusi terselubung yang mengatasnamakan karaoke. Sehingga ?harus dibuat peraturan yang lebih jelas, mana yang boleh dan tidak.