KRjogja.com, DEMAK - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak tahun 2024 ini menganggarkan Rp 5,820 miliar untuk membantu perbaikan 388 rumah tidak layak huni (RTLH). Dari nominal tersebut, setiap warga penerima manfaat mendapatkan Rp 15 juta. Dengan perincian Rp 13.000.000 untuk belanja material, Rp1.600.000 biaya tenaga kerja. Serta Rp 400.000 sisanya untuk keperluan administrasi dan pelaporan.
Plt Kepala Dinperkim Kabupaten Demak Ir Nanang Tasunar David Narutomo MM menjelaskan, Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BP RTLH) merupakan program pemerintah daerah bersumber APBD dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan hunian yang layak. Tentunya dengan sejumlah syarat dan ketentuan berlaku.
"Bantuan diberikan berupa uang tunai, diperuntukan merehabilitasi RTLH mereka yang rusak minimal di dua item. Yakni rusak di bagian genteng, lantai dan atau dinding," jelasnya.
Maka itu setelah adanya pengajuan dari pihak desa atau kelurahan, akan dilakukan asesmen dan verifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Setelah dinyatakan memenuhi syarat bantuan baru dicairkan. Oleh karena bantuan bersifat stimulan, maka calon penerima manfaat juga wajib bersedia berswadaya.
Sejauh ini BP RTLH tahun anggaran 2024 yang dikelola Bidang Kawasan Permukiman Dinperkim Kabupaten Demak itu telah dicairkan sebanyak dua tahap. Pertama dicairkan di dua lokasi yakni di Desa Bungo Kecamatan Wedung sebanyak 63 penerima bantuan yang tersebar di 16 desa dan empat kecamatan. Serta Desa Donorejo Kecamatan Karangtengah, sebanyak 45 penerima bantuan yang tersebar di 16 desa di tujuh desa.
"Sedangkan tahap kedua di Desa Bakung Kecamatan Mijen sebanyak 75 penerima bantuan. Tersebar di 17 desa di delapan kecamatan. Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi," pungkasnya. (Hum Dinperkim/ssj)