KRjogja.com - PATI - Meskipun ia telah membatalkan dua kebijakan yang menuai penolakan luas, gelombang desakan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya terus menguat. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan tetap menggelar aksi besar-besaran pada 13 Agustus 2025.
Sebelumnya, Sudewo mencabut aturan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada Kamis (7/8/2025) serta membatalkan penerapan lima hari sekolah pada Jumat (8/8/2025) menyusul penolakan ribuan santri, guru ngaji, dan ulama.
Namun, langkah tersebut belum meredam kemarahan warga yang menilai Sudewo bersikap arogan dan menantang masyarakat dalam sejumlah pernyataannya.
Baca Juga: Klub Baru Kevin Diks Tuai Hasil Draw
“Kami sepakat 13 Agustus lengserkan Bupati Sudewo. Mau mundur secara kesatria atau dilengserkan rakyat Kabupaten Pati? Merdeka!” tegas Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Surpriyono alias Botok, Sabtu (9/8/2025).
Aktivis Aliansi, Ahmad Husein, menegaskan pembatalan kebijakan kenaikan PBB-P2 tidak cukup. “Warga Pati sudah terlanjur sakit hati dengan kata-kata Bupati Sudewo yang arogan dan menantang warganya sendiri. Tuntutan kami selanjutnya yakni mendesak Sudewo agar lengser dari jabatannya,” ujarnya. Husein mengaku siap mengerahkan 50 ribu massa saat aksi nanti.
Baca Juga: Jadi Starter di Klub Barunya, Justin Hubner Girang!
Sementara itu, Koordinator Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi, Sahal Mahfudz, menyatakan pihaknya tetap akan turun ke jalan pada 13 Agustus, namun dengan tujuan merayakan keputusan pembatalan kebijakan sebagai “pesta rakyat”.
Ia mengingatkan peserta untuk menjaga suasana damai dan menghindari provokasi.
“Kita datang dalam keadaan damai. Jangan sampai ditunggangi oleh setan yang suka pada kerusakan dan permusuhan,” kata Gus Sahal.(*)