JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah membutuhkan tambahan sumber pajak bagi kepentingan penyehatan APBN dan keberlangsungan pembangunan. Demikian Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Andy Soebjakto, dalam rilisnya, Jumat (11/6/2021).
Pemerintah membutuhkan tambahan sumber pajak bagi kepentingan penyehatan APBN dan keberlangsungan pembangunan.
Oleh karena itu perihal yang dapat dipahami oleh publik. Karena itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak patut untuk didukung. Apalagi faktanya memang rasio pajak kita masih rendah.
Namun demikian, upaya-upaya menambah obyek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, terutama menyangkut kondisi perekonomian dan keadaan kehidupan rakyat sehari-hari. Karena filosofi dasarnya adalah "pajak untuk rakyat". Bukan "rakyat untuk pajak".
Rencana pengenaan PPN untuk sembako adalah adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat. Bukan saja akan menambah beban hidup rakyat, tetapi juga akan menurunkan kredibilitas Pemerintah di mata rakyat. Sembako adalah salah satu yang terpokok dari nafas hidup rakyat. Jika dikenakan PPN, nafas rakyat bisa tersengal-sengal.
Sedangkan rencana pengenaan PPN untuk sekolah juga tidak bijak dan tidak tepat. Dengan pengenaan PPN, beban sekolah akan digeser menjadi beban orang tua siswa. Artinya jelas akan menambah beban pendidikan bagi rakyat. Pada sisi yang lain, kebijakan tersebut akan mendorong makin derasnya komersialisasi pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan akses siswa terhadap sekolah-sekolah yang bermutu.
PPI mendesak pemerintah dan DPR agar rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan sekolah tersebut dibatalkan. Keselamatan kehidupan rakyat haruslah diutamakan. Setidak-tidaknya tidak diberi tambahan beban di masa-masa sulit seperti sekarang ini. (Ati)
