Ciptakan Kondusifitas Bangsa, Penyelenggara Negara Wajib Netral dalam Pileg dan Pilpres

Photo Author
- Senin, 13 November 2023 | 16:48 WIB
Riyanta,SH politisi yang juga anggota DPR RI Komisi II sekaligus Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL).
Riyanta,SH politisi yang juga anggota DPR RI Komisi II sekaligus Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL).

Krjogja.com - YOGYA - Pendukung kandidat capres maupun cawapres serta caleg diharapkan tetap menjaga kondusifitas bangsa dan negara. Tak terkecuali termasuk para penyelenggara negara juga wajib netral dalam pemilu. Pemilu harus dimaknai sebagai pesta demorasi guna memilih pemimpin bangsa kedepan.

Politisi PDI P yang juga ketua Gerakan Jalan Lurur (GJL) Riyanta SH, mengungkapkan salah satu hal paling mendasar menjaga kondusifitas bangsa saat tahun politik seperti saat ini adalah tetap taat aturan. Ia menyampaikan bahwa para penyelenggara negara wajib netral selaras dengan asas pemilu yang jujur dan adil.

"Pemilu itu cara untuk mencegah orang jahat berkuasa, maka harus dijaga pemilu jujur dan adil. Maka sesuai dengan asas pemilu jurdil itulah, jangan ada kecurangan dalam pemilu, baik pilpres maupun pileg," ungkap Riyanta, Senin (13/11/2023).

Riyanta yang juga Anggota DPR RI Komisi II meminta penyelenggara negara mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kades, Perangkat Desa Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala kantor ASN wajib netral apalagi TNI dan POLRI.

"Semua penyelenggara negara wajib netral, dan penyelenggara negara harus taat aturan itu, Buat suasana kondusif dengan menegakkan konstitusi. Jangan sampailah ada itu perusakan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar - Mahfud, dan apalagi sampai ada juga indikasi pemasangan baliho Prabowo-Gibran oleh aparat negara, mohon dihentikan. Hal-hal yang bisa merusak kondusifitas Pemilu 2024," imbuhnya.

Selain itu, penyelenggara negara wajib netral dalam kontestasi Pileg. Pemilihan Caleg baik DPR RI, DPRD maupun DPD harus tetap mengedepanpan hukum dan etika politik. Jangan ada dukungan oleh penyelenggara negara kepada caleg sebab ada sanksi pidananya

Terlepas dari itu, maka para pendukung tidak perlu menjelek-njelekkan lawan politik. Ia menyampaikan para relawan pendukung dan tim kampanye fokus mensosialisasikan program-program ataupun misi-visi.

Sebab saat ini para caleg dan capres maupun cawapes dituntut memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama menyediakan lapangan kerja dengan cara membuka investasi sebanyak banyaknya, kemudian juga bagaimana menciptakan kekuatan ekonomi pribumi atau mendorong kebangkitan pengusaha pribumi.

Juga menyelesaikan konflik sengketa pertanahan, menyelesaikan tenaga honor khususnya tenaga kependidikan termasuk penjaga SD dan tenaga kesehatan dan yg lain

Ia ingin ingin para capres cawapres termasuk pendukungnya, juga para caleg-caleh bisa bertarung dalam kontestasi ini dengan fokus keunggulan program jagoannya masing-masing, tanpa menjelekkan pihak lain. Apalagi melihat kondisi alam saat ini.

“Saya ingin melihat itu para kandidat bisa menyiapkan regulasi energi hijau, mobil motor listrik, energi terbarukan. Saya ingin ada misi visi jelas, program lingkungan agar sungai sungai kota bersih, taman taman kota luas dan indah, dan yang paling penting siapkan regulasi rumah susun sampai ke desa desa agar sawah dan tanah tidak habis buat rumah," pungkas Riyanta. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ivan Aditya

Tags

Rekomendasi

Terkini

Menteri Agama Luncurkan Dana Paramita bagi ASN Buddha

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:21 WIB

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

Unpad Bandung Juara I UII Siaga Award 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:30 WIB
X