KRjogja.com - KARANGANYAR - Penolakan eksploitasi kebun teh Kemuning mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat. Satu diantaranya Ormas Gerakan Aspirasi Muda Lawu (Gardal).
Bersama para aktivis pencinta alam dan Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu (FRPGL), Gardal mengikuti unjuk rasa berbalut sarasehan di Terminal Ngargoyoso, Sabtu (23/3/2024).
Komandan Gardal, Ananda Novel Wahyu Mahbubi menyatakan keprihatinannya atas masalah lingkungan di Kemuning. Menurutnya, masyarakat tak boleh berdiam ditindas pemilik modal. Selain itu, pemerintah wajib menindak tegas pelanggar aturan perizinan.
Baca Juga: Bale Raos, Restoran Unik Dengan Aneka Hidangan Khas Keraton Jogja Kesukaan Sultan Hamengku Buwono
"Informasinya, tidak ada kejelasan izin, gak huna usaha (HGU) dan Amdal. Hasil pemeriksaan kualitas air oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga menyatakan kurang layak. Itu akibat eksploitasi kebun teh," kata Novel, Minggu (23/3/2024).
Sebagaimana diberitakan, protes warga Kemuning atas pembagunan kawasan bisnis di kebun teh berlanjut. Kali ini, mereka menggandeng berbagai komunitas.
Mereka menghendaki aktivitas pembangunan berhenti. Sebab, dampaknya sudah terasa kurang menguntungkan hajat hidup orang banyak. Selain merusak sumber air juga memicu longsor.
Baca Juga: APPBIPA Jateng Berpartisipasi Munas 2024 APPBIPA Pusat
"Kami akan mendorong Pemerintah Kabupaten segera mengatasi persoalan yang ada di Kebun teh Kemuning, sehingga bisa di hentikan segala aktivitas," katanya.
Ia menyebut investasi di Kemuning bukan momok. Namun perlu dikaji mendalam dampaknya terhadap lingkungan. "Semua kita lakukan demi keberlangsungan alam dan anak cucu kita kelak," katanya.
Ketua Koordinator FRPGL, Aan Shopuanudin mengatakan warga bersama sukarelawan peduli kebun teh Kemuning akan terus menggelar aksi hingga seluruh tuntutan dipenuhi.
Dalam tuntutannya, warga meminta seluruh bentuk ekporasi dan eksploitasi di wilayah Kebun Teh Kemuning dihentikan.
Mereka mendesak pemerintah baik legislatif maupun eksekutif dari tingkat kelurahan/desa hingga kabupaten bahkan provinsi, investor serta pengembang untuk terbuka terkait Hak Guna Usaha (HGU) serta Amdal di sana.
Selain itu meminta pemerintah baik legislatif maupun eksekutif dari tingkat kabupaten bahkan provinsi lebih selektif terhadap pengembangan di wilayah Gunung Lawu terutama kebun teh, karena merupakan gentong air untuk masyarakat tidak hanya di Karanganyar.
Namun juga beberapa daerah di Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur.
“Kami juga menuntut agar tuntutan yang kami sampaikan kepada Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar belum lama ini agar segera dilaksanakan,” kata dia. (Lim)
