Prabowo Ternyata Pengikut Pandangan Ekonomi yang Seperti Ini

Photo Author
- Kamis, 12 Desember 2024 | 05:36 WIB
Prabowo Subianto (Foto IG Prabowo Subianto)
Prabowo Subianto (Foto IG Prabowo Subianto)


KRjogja,com - Prabowo Subianto berpandangan ekonomi di indonesia tidak bisa menerapkan sosialisme murni. Para pendiri bangsa telah menentukan pilihan yang dituangkan dalam UUD 1945 yang disebut dengan ekonomi konstitusi

Bagi Prabowo sosialisme murni, walaupun bagus dalam tulisan, sebenarnya tidak bisa dijalankan. Karena, dalam sosialisme murni, ada asas sama rasa sama rata yang tidak mungkin dijalankan. Jika dijalankan, nanti orang tidak ada yang mau kerja keras.

Pada sosialisme murni, orang kerja keras dan tidak kerja keras bergaji sama. Orang pintar dan orang tidak pintar bergaji sama.

Baca Juga: Ahmad Muzani Dorong Peternak Sapi APPSI Ambil Bagian Program Makan Bergizi Gratis

Orang mau belajar dan tídak mau belajar bergaji sama. Bahkan dalam utopia sosialis, di ujungnya tidak ada uang. Tidak boleh ada uang. Bagaimana? Ini kan utopia. Impian.

Prabowo mengatakan susah melaksanakan sosialisme murni. Terbukti negara-negara yang coba menjalankan sistem sosialis murni gagal di mana-mana.

Artinya, bapak-bapak kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir benar. Yang tepat adalah ekonomi campuran.

Prabowo menyampaikan dalam Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022) mengisahkan ayahnya, Prof. Sumitro, saat di meja makan selalu bercerita, terkait ekonomi campuran, mixed economy. Yang terbaik dari kapitalis, dan yang terbaik dari sosialis, hal ini yang dipakai.

Baca Juga: Malaysia Susah Payah Tundukkan Timor Leste di Piala ASEAN 2024

Jika dibaca sejarah Indonesia, dulu pernah ada keputusan untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi harus berasaskan kekeluargaan. Intinya, yang kuat monggo, tetapi yang lemah harus ditarik. Nanti akan ada suatu equilibrium, ada keseimbangan.

Tidak benar, ekonomi yang berasaskan "yang kuat harus selalu menang, yang lemah, ya terserah". Paham kapitalisme murni seperti itu. Greed is good, keserakahan bagus. Hasilnya, yang lemah akan mati.

Kalau dalam paham kapitalisme murni, nanti yang sejahtera, yang hidupnya bagus, mapan, dan aman, hanya 1% dari penduduk. Bahkan mungkin 1% dari yang 1%. Hanya beberapa keluarga saja yang benar-benar kaya.

Baca Juga: Siap Berkontribusi Tingkatkan UMKM dan Kesehatan Lingkungkan, UMKU Gelar Pelepasan Peserta KKN 2024

Ini yang terjadi sekarang di Indonesia, yang juga terjadi di Barat. Di Barat pun sudah banyak yang mempertanyakan.

Dulu banyak yang percaya trickle down effect. Ekonomi menetes ke bawah. Kenyataannya, yang terjadi adalah trickle up effect. Mereka yang kaya, semakin kaya - sementara mereka yang miskin semakin miskin saja.

Kalau Indonesia, yang harus dijalankan adalah mazhab ekonomi jalan tengah. Mazhab ekonomi campuran, atau kata mantan PM Inggris Tony Blair "ekonomi jalan ketiga", "the third way". Atau, istilah tahun '45, kembali ke Bung Karno, Bung Hatta, mazhab "ekonomi kerakyatan".

Baca Juga: Lulusan Perguruan Tinggi Perlu Selalu Update Media Sosial dan Profiling

Prabowo mengatakan jika ke Vietnam, sering terlihat ada mural di pinggir jalan bertuliskan "economy for the people, not people for the economy". Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Orientasi Indonesia harus seperti itu.

Disampaikan kalau sekarang ternyata keliru, Indonesia harus berani banting haluan. Indonesia sekarang harus kembali ke cetak biru yang dibuat oleh Founding Fathers, Para Pendiri Bangsa, yaitu Undang-undang Dasar '45.

Prabowo mengatakan demikian, karena di Undang-undang Dasar '45 pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang: Bahwa ekonomi tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan.

Baca Juga: Kenali Gejala Cacar Air Pada Anak, PAFI Kabupaten Hulu Sungai Utara Beri Tips Agar Kondisinya Tak Makin Parah

Kemudian, ayat 2 dari pasal 33 sangat gamblang lagi. Bahwa semua "cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara". "Menguasai hajathidup orang" dikuasai oleh negara.

Selanjutnya, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Inilah rancang bangun ekonomi Indonesia. Inilah sistem yang seharusnya dijalankan - ekonomi konstitusi.

Kalau Indonesia konsekuen menjalankan, seperti sekarang Tiongkok konsekuen menjalankan konstitusi mereka, Dia percaya mengalirnya kekayaan alam ke luar, mengalirnya kekayaan nasional ke luar yang saat ini terjadi, akan bisa kita hentikan.(Osy)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Primaswolo Sudjono

Tags

Rekomendasi

Terkini

Menteri Agama Luncurkan Dana Paramita bagi ASN Buddha

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:21 WIB

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

Unpad Bandung Juara I UII Siaga Award 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:30 WIB
X