Krjogja.com Karanganyar - Bantuan alat produksi pertanian bersumber APBD perubahan provinsi Jawa Tengah resmi diterima kelompok tani Kabupaten Karanganyar. Bantuan itu berupa barang dan uang tunai.
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Pemkab Karanganyar, Titis Sri Jawoto usai menyerahkan bantuan alsintan secara simbolis di aula kantor Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan (Dispertan PP), Senin (16/1) meminta penerimanya memakai bantuan itu sesuai pengajuan. Ia secara keras melarang penerimanya menyelewengkan bantuan itu. Misalnya menjual alsintan, memindahkannya ke orang lain di luar kelompok maupun membelanjakan bantuan keuangan kelompok di luar peruntukan.
“Jangan dijual! Itu melanggar hukum. Bukan hanya anda saja nanti yang terseret, tapi juga orang lain dan dinas pemerintah juga kena getahnya. Anda ini dari kelompok petani yang sudah terverifikasi. Kelompok yang genah. Bukan asal-asalan,” kata Titis.
Baca Juga: Pungutan Ekspor Minyak Kelapa Sawit dan Biji Kakao Naik, Simak Rinciannya
Sebanyak 21 kelompok tani menerima alsintan seperti traktor, motor roda tiga, dan hand sprayer. Sedangkan 14 kelompok tani lainnya menerima bantuan keuangan untuk membeli secara mandiri sarana prasarana pertanian total Rp485 juta.
“Diharapkan serius menggunakan bantuan. Disyukuri karena tidak semua petani mendapatkannya. Ini semua sifatnya bantuan fungsional. Alatnya cocok untuk medan berladang terasering, hortikultur dan untuk budidaya tembakau,” katanya.
Sekretaris Dispertan PP Karanganyar Feriana Dwi Kurniawati mengatakan sistem gerakan pengendalian OPT elektronik (Sego Petani) yang biasanya untuk memudahkan komunikasi mantri pertanian, petani dan kedinasan, potensial dijadikan instrumen pengawasan bantuan alsintan. Para penerima bantuan melaporkan secara periodik kondisi alsintan melalui aplikasi itu.
Baca Juga: Sikap Sederhana yang Membuat Anda Tampak Lebih Berkelas
“Tinggal nanti yang tidak lapor, akan didatangi petugas. Aplikasi ini memudahkan kami untuk mengawasi kondisi dan posisi bantuan itu,” katanya.
Ia mengatakan alsintan dan bankeu yang diserahkan ke kelompok petani tersebut bersumber APBD provinsi Jawa Tengah. Dinasnya hanya membantu mendistribusikan serta mengawasinya. “Pengajuannya dari 2023 kemarin,” katanya (Lim
