Komisi II DPR RI Akan Panggil Kepala Daerah Terkait Tambang Nikel di Raja Ampat

Photo Author
- Rabu, 11 Juni 2025 | 09:15 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat Melakukan Kunjungan Kerja di Bawaslu Boyolali. (Mulyawan)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat Melakukan Kunjungan Kerja di Bawaslu Boyolali. (Mulyawan)

Krjogja.com - BOYOLALI - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Boyolali menyampaikan bahwa, pihaknya bakal mengundang bupati dan gubernur di Komisi 2 terkait tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua.

“Saya belum komentar terkait itu, tapi akan undang di komisi 2 bupati dan gubernur di wilayah Raja Ampat terkait tambang nikel itu,” kata Aria Bima saat ditemui dalam kunjungan kerja di Bawaslu Boyolali, Selasa (10/6/2025).

Baca Juga: Ini Kendaraan Yang dipamerkan Honda Semarang Center di Amplaz, Ada 2 Mobil Terbaru

Menurut Aria Bima, bahwa bagaimana pun atau aturan apapun tambang nikel di Raja Ampat tersebut merupakan kejahatan lingkungan. "Mau aturannya apapun, itu kejahatan lingkungan,” kata dia.

Pihaknya juga menyesalkan adanya tambang nikel di wilayah Raja Ampat Papua Barat Daya tersebut.“Sebenarnya tidak dilakukan penambangan itu,” jelas dia.

Disinggung terkait kunjungan ke Bawaslu Boyolali, Aria Bima mengatakan, pihaknya meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk diadakan perbaikan terkait undang undang Pemilu mulai dari Pilpres, Pileg, Pilkada serta Pilkades.

Baca Juga: 340 Atlet Jalani Klasifikasi Disabilitas Jelang Peparda IV DIY 2025

“Saya mengiginkan ada perbaikan undang undang dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya maupun yang akan datang. Dari Pilpres, Pileg, Pilkada sampa Pilkades,” katanya.

Terkait hal itu, lanjut Aria,bahwa sebanyak 48 anggota komisi 2 sudah turun ke daerah melakukan pembahasan atau rapat umum dengan KPU dan Bawaslu daerah.
“Jadi nanti bisa kita undang ke Jakarta, lewat zoom, kami berharap kelembagaan KPU dan Bawaslu tetap sebagai pelembaga yang permanen,” jelas dia.

Menurut Aria, pemilu kedepan akan lebih penting dan tidak sekedar teknis, akan tetapi peningkatan kopetensi pemilih dalam berdemokrasi.

“Pengawasan tidak hanya secara kelembagaan tapi juga partisipasi masyarakat dalam memilih dalam berdemokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo mengatakan, dalam kunjungan itu terkait peningkatan kualitas demokarsi. Mislanya, maney politik serta aturan.

“Kami menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Komisi II Bapak Aria Bima. Tadi membahas terkait peningkatan kualitas demokrasi Boyolali serta Indonesia umumnya,” kata dia.(Mul)

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ary B Prass

Tags

Rekomendasi

Terkini

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

Unpad Bandung Juara I UII Siaga Award 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:30 WIB
X