Krjogja.com – Akademisi School of Oriental and African Studies (SOAS) University London, Soe Tjen Marching turut menyuarakan pendapatnya tentang kondisi demokrasi yang berjalan di Indonesia.Merespon gejolak demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September ini, Soe mendorong rakyat sipil untuk jangan takut berbicara.
Pandangan tersebut ia sampaikan dalam sesi ceramah Zoom bersama Romo Franz Magnis Suseno pada Rabu (10/9). Kegiatan temu daring yang difasilitasi oleh ubermenschproject.id itu disimak oleh ratusan peserta dari berbagai lintas latar belakang. "Pejabat itu bawahan rakyat. Rakyat punya hak mengkritisi kalau bawahannya kerja nggak beres!" tegas perempuan pemberani itu.
Menurut Soe, mentalitas dan kesadaran tersebut masih belum banyak diketemukan di masyarakat Indonesia.Seringkali, saat berjumpa pejabat, rakyat justru munduk-munduk takzim. Padahal, para pejabat tersebut sejatinya bawahan rakyat yang digaji dari uang rakyat sendiri. Bagi Soe, etika publik untuk seorang pejabat semestinya yakni memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongannya.
Baca Juga: Sika Indonesia Gelar Program Berhadiah Umroh
Seharusnya, para pejabat tinggi negara menunjukkan sikap jujur, transparan, dan melindungi rakyatnya dari manipulasi. "Pejabat Indonesia jangankan melindungi, mendengar aja nggak mau," kritiknya.
Lulusan Monash University itu juga menyoal pada ketidakhadiran kubu oposisi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Hal tersebut berakibat pada tidak adanya mekanisme kontrol terhadap pemerintah maupun pihak yang mau membela rakyat. "Yang ada cuma bagi-bagi kue kekuasaan," sindirnya.
Praktik demokrasi di Indonesia hari ini pada akhirnya melahirkan sistem yang korup, kolusif, juga nepotistik. Sementara, segelintir orang yang mau bersikap jujur justru dikucilkan atau dianggap sok suci. "Wakil PM Inggris mundur cuma karena ketahuan nunggak bayar cicilan rumah yang kasusnya sebenarnya agak ribet," Soe membandingkan.
