Krjogja.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Pasalnya, Jokowi kerap mendapat banyak laporan jelek terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Kepala negara pun meminta Ditjen Imigrasi mampu mengevaluasi hal itu secara penuh. Bahkan bila perlu Dirjen Imigrasi diganti untuk reformasi birokrasi dan pelayanan.
“Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya. Kalau ndak (diganti), ndak akan berubah,” kata Jokowi dalam sebuah video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 9 September 2022.
Menanggapi hal itu, Dosen Politeknik Imigrasi (Poltekim) M Indra menyarankan, bila Presiden Jokowi benar menginginkan hal itu, maka ASN imigrasi atau alumni Politeknik Imigrasi bisa menjadi solusi.
Menurut Indra, banyak ASN yang selama ini menapak karir di bidang keimigrasian memiliki kapasitas leadership dan profesionalisme untuk memimpin Imigrasi.
“Imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu Undang-Undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Menjadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan,” ujar Indra dalam keterangan pers diterima, Rabu (14/9/2022).
Indra menilai, banyak persoalan di imigrasi disebabkan karena selama ini pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar Imigrasi itu sendiri. Akibatnya, yang bersangkutan tidak menguasai sepenuhnya persoalan keimigrasian.
"Syarat pemimpin itu harus menguasai secara teknis dan substansi. Dia tahu dari hulu sampai hilir kerjaan imigrasi, tahu persoalan di imigrasi, mengenali anatomi organisasi dan mengenali SDM tentunya," jelas Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Kemenkumham Periode 2009-2011 ini.(*)