JAKARTA, KRJOGJA.com - Akhirnya secara resmi pemerintah telah memperbolehkan masyarakat Indonesia mudik Lebaran 2022. Sejumlah aturan pun telah diterbitkan agar masyarakat tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan saat berpulang ke kampung halaman. Salah satunya Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus menerapkan protokol kesehatan.
"Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer," tulis SE No. 16/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Covid-19 Letjen TNI Suharyanto, Rabu (6/4/2022).
Selain itu, setiap masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri pun harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, mengingatkan masyarakat yang ingin mudik Lebaran 2022 dapat secepatnya melakukan vaksinasi booster. Ini sejalan dengan kebijakan menjadikan vaksin booster sebagai syarat mudik tahun ini.
Sementara terkait persiapan mudik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akan menerapkan skema contra flow dan sistem satu arah atau one way saat arus mudik lebaran. Namun, untuk kepastian waktunya belum dijelaskan secara rinci.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan, pihaknya telah dikoordinasikan dengan Korlantas Polri mengenai penerapan kebijakan untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2022.
Terkait contra flow, titik dimana akan diberlakukan dan juga kapan akan dijalankan akan ditentukan lebih lanjut penerapannya.
“Kita dengan Korlantas Polri telah melakukan simulasi bagaimana melakukan contra flow yang baik, dari kilometer mana ke kilometer mana. Dan secara teknis antar dirlantas Polda dengan masing-masing Polda, mulai dari Banten, Metro Jaya, Jawa Barat hingga Jateng, sudah saling koordinasi,†terangnya dalam Media Briefing Kesiapan Angkutan Lebaran 2022, Jumat (8/4/2022).
Ia menyebut, koordinasi dengan sejumlah Polda ini diperlukan. Pasalnya, jika salah satu wilayah menerapkan kebijakan, akan berdampak pada wilayah lainnya, dalam hal ini yang mengatur adalah korps lalu lintas Polda masing-masing daerah.
“Dan contra flow pasti akan kita lakukan di jalan tol,†katanya.
Sementara itu dari sisi penerapan one way atau jalan satu arah, Dirjen Budi menyebut akan menerapkannya. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum putuskan.
“Menyangkut tanggalnya ini sudah kita sepakati, mungkin nanti sifatnya adalah kita rencanakan dari awal. Jadi tanggal dan jamnya, waktunya akan kita tentukan,†katanya.
“Namun kemarin kita masih mendengarkan masukan dari Jasa Marga terkait waktu-waktunya, karena kita akan benchmarking dari yang tahun 2019,†tambah dia.