Krjogja.com - JAKARTA - Penentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 mulai memasuki titik terang. Lantaran Pemerintah telah menerbitkan aturan baru tentang pengupahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Alhasil melalui aturan baru ini, upah minimum termasuk di dalamnya UMP 2024 dipastikan akan naik. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Menaker mengatakan, melalui PP yang diterbitkan pada 10 November 2023, bertepatan dengan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.
Kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).
Selain itu, Menaker juga menginformasikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota tanggal 30 November.
Sejalan dengan hal itu, Serikat buruh mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum di Tahun 2024 sebesar 15 persen. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, penetapan UMR adalah 60 hari sebelum pemberlakuan, yakni di tanggal 1 Januari 2024.
Daftar UMP 2024 di 34 Provinsi Jika Naik 15%
Lantas berapa nominal UMP 2024 jika naik 15 persen sesuai keinginan serikat buruh? berikut perhitungannya:
Aceh, Rp3.413.666,00; menjadi Rp 3,925,715.90
Sumatera Utara, Rp 2.710.493,93 menjadi Rp 3,117,066.95
Sumatera Barat, Rp 2.742.476,00 menjadi Rp 3,153,847.40
Riau, Rp 3.191.662,53 menjadi Rp 3,670,365.30
Jambi, Rp 2.943.033,08 menjadi Rp 3,384,487.95
Sumatera Selatan, Rp 3.404.177,24 menjadi Rp 3,914,803.55
Bengkulu, Rp 2.418.280,00 menjadi Rp 2,781,022.00
Lampung, Rp 2.633.284,59 menjadi Rp 3,028,276.60
Bangka Belitung, Rp 3.498.479,00 menjadi Rp 4,023,250.85
Kepulauan Riau, Rp 3.279.194,00 menjadi Rp 3,771,073.10
DKI Jakarta, Rp 4.901.798,00 menjadi Rp 5,637,067.70
Jawa Barat, Rp 1.986.670,17 menjadi Rp 2,284,670.50
Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 menjadi Rp 2,251,894.35
Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 1.981.782,39 menjadi Rp 2,279,049.30
Jawa Timur, Rp 2.040.244,30 menjadi Rp 2,346,280.60
Banten, Rp 2.661.280,11 menjadi Rp 3,060,472.00
Bali, Rp2.713.672,28 menjadi Rp 3,120,722.80
Nusa Tenggara Barat, Rp 2.371.407,00 menjadi Rp 2,727,118.05
Nusa Tenggara Timur Rp 2.123.994,00 menjadi Rp 2,442,593.10
Kalimantan Barat, Rp 2.608.601,75 menjadi Rp 2,999,891.15
Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013,00 menjadi Rp 3,658,164.95
Kalimantan Selatan, Rp 3.149.977,65 menjadi Rp 3,622,473.55
Kalimantan Timur, Rp 3.201.396,04 menjadi Rp 3,681,605.40
Kalimantan Utara, Rp 3.251.702,67 menjadi Rp 3,739,457.30
Sulawesi Utara, Rp 3.485.000,00 menjadi Rp 4,007,750.00
Sulawesi Tengah, Rp 2.599.456,00 menjadi Rp 2,989,374.40
Sulawesi Selatan, Rp 3.385.145,00 menjadi Rp 3,892,916.75
Sulawesi Tenggara, Rp 2.758.984,54 menjadi Rp 3,172,831.60
Gorontalo, Rp 2.989.350,00 menjadi Rp 3,437,752.50
Sulawesi Barat, Rp 2.871.794,82 menjadi Rp 3,302,563.10
Maluku, Rp 2.812.827,66 menjadi Rp 3,234,751.05
Maluku Utara, Rp 2.976.720,00 menjadi Rp 3,423,228.00
Papua, Rp 3.864.696,00 menjadi Rp 4,444,400.40
Papua Barat, Rp 3282.000 menjadi Rp 3,774,300.00
Demikian daftar UMP 2024 jika naik 15% sesuai dengan tuntutan buruh. Namun hingga saat ini besaran kenaikan upah minimum 2024 masih belum diputuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).