Krjogja.com - MAGELANG - Panwascam Bandongan Kabupaten Magelang mengajak santri pondok pesantren sebagai pengawas partisipatif untuk mencegah dan melaporkan pelanggaran.
Ketua Panwascam Bandongan Arif Zaini mengatakan keterlibatan masyarakat luas termasuk santri sangat diperlukan sebagai pengawas partisipatif pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Alasan Siklon Tropis Selalu Diberi Nama Bunga
"Pengawasan untuk mencegah pelanggaran dan melaporkan pelanggaran yang terjadi,"kata dia, usai sosialisasi kepemiluan di Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan (Mahir) Soropaten Bandongan Magelang, Jumat (19/01/2024).
Dia mengatakan santri punya peran strategis dalam pengawasan tahapan pemilu, terutama pada masa kampanye. Sebab berada dan hidup membaur di tengah masyarakat.
Mereka, katanya mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Adana potensi pelanggaran bisa disampaikan ke Panwascam atau Bawaslu untuk diambil tindakan pendidikan politik.
Baca Juga: HyunA dan Yong Jun Jawab Rumor Pacaran
"Santri juga dapat melakukan pencegahan dengan memberikan edukasi pada masyarakat," kata dia
Dia mengatakan santri juga punya peran strategis untuk mengajak masyarakat yang punya hak pilih untuk tidak golput pada Pemilu 2024. Sebab Golput tidak menyelesaikan masalah. Santri harus menentukan pilihan dengan mencoblos pada 14 Februari 2024 mendatang.
Ketua PPS Gandusari Kecamatan Bandongan Magelang, Arifatun Toyibah mengatakan melakukan sosialisasi terkait daftar pemilih tambahan (DPtb) dan teknis pencoblosan pada santri.
"Kami memberikan pelayanan pada pemilih, dan memberikan edukasi pada santri agar tidak golput," kata dia.
Pengasuh Ponpes Mahir, Nur Faizah Ali mengapresiasi langkah penyelenggara pemilu untuk sosialisasi pada santri di pondok pesantren.
Pada pemilu mendatang, kata dia, pihaknya meliburkan belajar mengajar untuk memberi kesempatan pada santri mencoblos di TPS tempat terdaftar.
"Namun bagi yang ingin mencoblos di TPS sekitar ponpes difasilitasi untuk mengurus pindah memilih," kata dia. (Osy)