Krjogja.com Sukoharjo Pemkab Sukoharjo memperkirakan dalam lima tahun kedepan Kabupaten Sukoharjo bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hingga akhir tahun 2023 tercatat masih ada 8.275 unit RTLH. Sedangkan kemampuan rehab setiap tahun mencapai lebih dari 1.400-1.600 unit RTLH. Percepatan penuntasan RTLH juga tidak lepas dari partisipasi pemerintah dan swasta mewujudkan rumah layak huni.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahyono, Sabtu (4/5) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah lama serius melakukan penuntasan RTLH. Hasilnya dilihat dalam perkembangan data terakhir jumlah RTLH tersebar di 12 kecamatan terus mengalami penurunan. Hingga akhir tahun 2023 diketahui masih ada 8.275 unit RTLH.
DPKP Sukoharjo melihat data tersebut disatu sisi masih besar. Tapi disisi lain sudah terus mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya yang bisa mencapai diatas angka 11.000 unit RTLH.
Sisa 8.275 unit RTLH tersebut akan segera dituntaskan secepatnya. Pemkab Sukoharjo memperkirakan penuntasan tersebut dalam jangka waktu sekitar lima tahun kedepan.
Perkiraan tersebut dilakukan dengan perhitungan kemampuan rehab diangka 1.400-1.600 unit RTLH setiap tahun. Jumlah rehab RTLH terus mengalami peningkatan seiring besarnya partisipasi bersama antara pemerintah dan swasta.
"Rata-rata rehab setiap tahun diangka 1.400-1.600 unit RTLH. Sedangkan hingga akhir tahun 2023 lalu masih ada 8.275 unit RTLH. Penuntasan RTLH akan dilakukan secepatnya dan mewujudkan rumah layak huni di Kabupaten Sukoharjo," ujarnya.
Lanjar mengatakan, sebagai gambaran tentang RTLH di Kabupaten Sukoharjo, bahwa berdasarkan Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo di akhir tahun 2021 terdapat RTLH sejumlah 10.773 unit. Pada Tahun 2022 melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, Dana Desa, CSR Bank Jateng dan Baznas Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.355 unit RTLH, sehingga sampai akhir tahun 2022 masih tersisa 9.936 unit RTLH yang belum tertangani.
Kemudian di tahun 2023 ini melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, PPPK Bank Jateng dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.661 unit RTLH. Dengan demikian maka tercatat hingga akhir tahun 2023 jumlah RTLH tersisa tinggal 8.275 unit.
Pemkab Sukoharjo sangat serius membantu warga miskin atau kurang mampu salah satunya terkait rehab RTLH. Sejak awal Januari 2024, Bupati Sukoharjo Etik Suryani sudah turun langsung mengantar bantuan rehab RTLH dengan mendatangi rumah warga berkeliling kampung. Bantuan tersebut bersumber dari Baznas Sukoharjo.
Bantuan rehab RTLH dari Baznas Sukoharjo terus berjalan sejak Januari hingga Februari 2024 ini. Bantuan tersebut sengaja dijalankan awal karena proses yang lebih cepat dan mudah.
Pemkab Sukoharjo juga melalui APBD tahun 2024 sudah mengalokasikan bantuan rehab 100 unit RTLH untuk warga miskin. Rencananya setiap warga miskin tersebut akan menerima bantuan sekitar Rp 15 juta per unit RTLH.
"Pemkab Sukoharjo sudah mengalokasikan 100 unit rehab RTLH bersumber APBD Tahun 2024. Sekarang masih persiapan dengan melihat database RTLH dan melibatkan pemerintah desa," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo nantinya akan lebih dahulu menentukan siapa penerima bantuan rehab RTLH bersumber dari APBD tahun 2024 tersebut. Nantinya setelah siap maka akan dilakukan tahapan sosialiasi, pencairan dana bantuan dan pelaksanaan rehab RTLH.
DPKP Sukoharjo berharap angka RTLH setiap tahun bisa turun dan mengurangi data jumlah unit yang ada. Sebab penanganan dilakukan secara merata disemua wilayah di Kabupaten Sukoharjo.
"Seperti misalnya bantuan dari Baznas Sukoharjo mereka menyasar RTLH disemua kecamatan. Bantuan diberikan untuk perbaikan RTLH hampir setiap bulan dengan jumlah bervariasi. Program tersebut sangat baik dan membantu Pemkab Sukoharjo dalam menuntaskan RTLH," lanjutnya.