KRJogja.com- BANYUMAS-Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Banyumas menjadi ajang pembuktian kesigapan Bawaslu dalam menjaga proses demokrasi.
Meski diwarnai berbagai tantangan, Bawaslu Kabupaten Banyumas bersama jajaran Panwascam dan Pengawas TPS berhasil memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar sesuai aturan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi, menegaskan bahwa pengawasan langsung dilakukan di seluruh TPS untuk memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran.
Baca Juga: UNY Luluskan 1.681 Mahasiswanya di Periode II Tahun 2024/2025
“Kami melibatkan seluruh tim untuk memantau setiap proses, mulai dari logistik hingga penghitungan suara. Ini bentuk komitmen kami menjaga integritas pemilu,” ungkapnya pada Sabtu (30/11/2024).
Dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu mencatat tiga laporan dugaan pelanggaran selama masa tenang. Ketiga laporan tersebut
kampanye pembagian minyak goreng dengan ajakan mencoblos pasangan calon.
Ajakan mencoblos kolom kosong oleh pihak tertentu. Tebus sembako oleh tim kampanye tidak resmi.
Selain itu, ditemukan kampanye oleh perangkat desa dan Ketua KPPS terkait pembagian minyak goreng di masa tenang.
Baca Juga: Siwa Tewas Ditembak : Komnas HAM, Kompolnas Dan KPAI ke Polda Jateng, Komitmen Tegakkan Keadilan
Kemudian dalam pengawasan di 27 kecamatan, Bawaslu menemukan berbagai kendala teknis, antara lain,
60 TPS kekurangan surat suara, sementara 54 TPS mengalami kelebihan. 14 TPS menerima logistik yang rusak.
Kesalahan penulisan formulir C-Hasil (Plano) terjadi di 65 TPS. Satu TPS di Desa Rempoah, Baturraden, bahkan harus melakukan penghitungan ulang karena hasil suara dituliskan pada media yang tidak sesuai prosedur.
Di beberapa wilayah, kekurangan logistik seperti surat suara diatasi dengan pergeseran dari TPS lain. Insiden ini terjadi di Kedungbanteng, Sokaraja, dan Karanglewas.
Pilkada kali ini juga diwarnai cuaca buruk dan keributan di lokasi TPS:
Hujan deras menyebabkan kebocoran atap TPS di Kemranjen dan genangan air di Patikraja.
Keributan terjadi di Kedungbanteng akibat kesalahan administrasi hasil penghitungan suara, serta di Patikraja karena rebutan antrean pemilih. Namun, berkat koordinasi cepat antara KPPS, PPS, dan PPK, seluruh masalah dapat segera teratasi.
Pelayanan Bagi Pemilih Tambahan
Sebanyak 24 TPS melayani pemilih tambahan (DPK) yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih tersebut tetap diakomodasi dengan menunjukkan KTP elektronik.