KRJOGJA.com Karanganyar - Urusan penyelesaian sampah jadi program kerja terdekat Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. Menurutnya, regulasi penanganan masalah itu masih berbelit di tingkat birokrat sehingga perlu dipangkas.
"Masalah sampah ini menumpuk sampai setinggi gedung 28 lantai. Kita harus malu dengan negara lain yang sudah berhasil mengatasi sampah. Aturan tentang sampah harus dipangkas. Selama ini aturannya banyak sekali mulai pusat sampai ke kepala daerah sehingga sampah enggak beres," kata Zulhas saat mengisi materi di Seminar Nasional Jambore Muhammadiyah Aisyiyah di Grha Sunan Lawu Tawangmangu, Jumat (27/6/2025).
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua kementrian ikut menyeriusi tuntas sampah. Termasuk dirinya selaku menteri koordinator pangan ikut mengemban perintah itu.
Baca Juga: Muharram Bulan Baik, Awas Terjebak Mitos Menyesatkan
Sebelum menginjak penanganan sampah, ia masih harus merampungkan program nasional makan bergizi gratis (MBG), kedaulatan pangan dan koperasi desa merah putih. Sampai sekarang MBG baru menyentuh 5,5 juta penerima dari target 82 juta penerima.
Guna mengakselerasi, pemerintah membangun dapur hybrid di satuan kerja. Kemitraan dapur hybrid dapat menggandeng berbagai elemen terkait seperti paguyuban orang tua siswa hingga pondok pesantren.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah menarget stop impor beras pada 2026."Tahun lalu masih impor 3,8 juta ton beras. Sekarang stok kita masih 4 juta ton. Dulu kalau mau pupuk turun harus pakai 500 tandatangan dari gubernur, bupati, Mendag, menteri kehutanan dan banyak lagi termasuk BUMN. Sekarang kita pangkas. Dari pabrik pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan. Dari semula turunnya saat panen sekarang mau tanam.
Baca Juga: Menhub Pastikan Tak Ada Aturan Baru Soal ODOL
Soal rumitnya irigasi dan penyuluh, dipangkas. Dulu bikin sawah baru butuh 5-6 tahun sekarang optimalisasi kadi 6-7 bulan saja. Semua akam terwujud sehingga tahun depan enggak perlu impor beras," katanya.
Harga gabah Rp6.500 perkilogram merupakan keberhasilan pemerintah menyejahterakan petani. Pemerintah juga mengatur margin pantas bagi perusahaan penggilingan padi supaya tetap berbisnis sehat. Pendukung program swasembada pangan selanjutnya pada pengadaan protein dari ikan dan daging. Zulhas tengah menggarap penggemukan sapi melalui pengadaan ternak usia bibit.
Di hadapan relawan kebencanaan Muhammadiyah dan Aisyiyah, Zulhas mengajak mereka menyukseskan koperasi desa merah putih. Dalam 1,5 bulan, koperasi bentukan pemerintah ini harus terbentuk di 80 ribu desa di Indonesia. (Lim)