KARANGANYAR (KR) — Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) resmi menggugat Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar. Gugatan ini diajukan sebagai bentuk desakan agar Kejari segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar.
Permohonan praperadilan yang diajukan Ketua LP3HI, H. Arif Sahudi, SH, MH, pada 27 Oktober 2025 itu, menempatkan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah cq. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai pihak termohon.
Sidang perdana praperadilan digelar di PN Karanganyar, Senin (10/11/2025), dengan agenda pemeriksaan awal.
Baca Juga: Generali Luncurkan Kampanye Global #HereNow
Dalam permohonannya, LP3HI meminta agar pengadilan memeriksa dan memutus keabsahan dugaan penghentian penyidikan secara materiil terhadap perkara dugaan korupsi proyek Masjid Agung Madaniyah tahun anggaran 2020–2021 senilai Rp 78,9 miliar.
LP3HI menilai Kejari Karanganyar belum menunjukkan langkah tegas terhadap mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono, meskipun namanya disebut dalam dakwaan perkara utama dan disebut menerima aliran dana dari kontraktor pelaksana proyek.
“Dalam dakwaan di Tipikor Semarang sudah disebutkan bahwa ada aliran dana Rp 4,5 miliar kepada Juliyatmono dari PT MAM Energindo. Kalau sudah ada dua alat bukti, seharusnya statusnya naik jadi tersangka,” ujar Bonyamin Saiman, kuasa hukum LP3HI, seusai sidang praperadilan di PN Karanganyar, Senin (10/11/2025).
Baca Juga: Ketua Kagama UGM: Persaingan Dunia Kerja Semakin Ketat!
Sebelumnya, dalam persidangan perkara pokok di Pengadilan Tipikor Semarang pada 21 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut adanya aliran dana kepada Juliyatmono dari pihak kontraktor. PT MAM Energindo sendiri telah menyeret tiga orang ke meja hijau, yakni Nasori, Direktur Operasional PT MAM Energindo, Agus Hananto, Kepala Cabang PT MAM Energindo Jateng-DIY, dan Ali Amri, Direktur Utama PT MAM Energindo.
Namun hingga kini, Juliyatmono masih berstatus saksi. Dalam petitumnya, LP3HI meminta majelis hakim menyatakan LP3HI sah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, menyatakan Kejari Karanganyar telah melakukan penghentian penyidikan secara materiil yang tidak sah, memerintahkan Kejari melanjutkan proses hukum terhadap pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan, termasuk Juliyatmono, dan secara subsidair menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional (ex aequo et bono).
Bonyamin menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan untuk menyerang Kejari, melainkan untuk mendorong konsistensi penegakan hukum.
Baca Juga: Ajang Kreativitas Pendidikan, Wadah Ekspresi dan Cikal Bakal Sekolah Unggulan di Karanganyar
"Kalau besok Kejari menetapkan tersangka baru, kami siap mencabut gugatan. Kami hanya ingin kepastian hukum,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek moral dari perkara ini."Yang bikin saya jengkel, ini kasus korupsi masjid. Harusnya jadi prioritas untuk diselesaikan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” ujarnya.