SOLO, KRJOGJA.com - Pemerintah kabupaten di wilayah Surakarta masih ada yang belum melaksanakan penyederhanaan perizinan dalam proses pembangunan perumahan. Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi developer untuk mengejar back-log perumahan. Karena proses perizinan kandang butuh waktu 1-2 tahun.
"Permerintah sebernarnya sudah mengeluarkan PP 64 tahun 2016 tentang kemudahan periznan. Tapi di daerah belum dilaksanakan," jelas MR Prijanto, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah sebelum menjadi pembicara dalam Pelatihan Literasi Property Entrepreneurship di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (19/09/2017).
Pemerintah kabupaten yang belum menyederhanakan perizinan seperti Klaten, Wonogiri dan Karanganyar. Prijanto menyebutkan sepertnya mereka masih melakukan revisi tata ruang. Jadi pemerintah belum bisa mrnyesuakan. "Kami berharap setelah tata ruang digedok perizinan bisa lancar dan cepat. Jadi target pembangunan rumah bisa dicapai."
Menurutnya, jika pemerintah tidak turun tangan sulit untuk mengejar backlog. Apakagi pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah terus bertambah. Di Jateng tercatat ada 1.4 juta, karena ada penamabahan jumlah penduduk menjadi sulit terkejar. Meski REI Â tahun ini manpu membangun 11.500 rumah.
Dalam pelatihan bertema Menjaring 10.000 Young Entrepreneurship Indonesia Membangun 1.000 Rumah di Nusantara juga menampilkan Kepala Divisi AMD BTN Pusat, Elizabeth Noviriswanti dan Budiono dari PT Budi Karya Maju. (Qom)
