Krjogjs.com — Jakarta — Di tahun 2024, bisnis properti di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Tren bisnis properti di tahun 2024 terus membaik, seiring dengan membaiknya iklim investasi dan politik tanah air.
Pasca Pilpres dan Pilkada yang berlangsung aman dan lancar, prospek sektor properti tahun 2025 semakin menjanjikan. Hal itu didukung pula oleh hadirnya program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah baru, Prabowo-Gibran.
Kehadiran Kementerian Perumahan dan Permukiman disambut euphoria positif para pemangku kepentingan akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi setelah Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800 ribu unit rumah tahun depan.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Film Terbaik untuk Akhir Tahun 2024 yang Tayang di Netflix
Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie, menjelaskan bahwa salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit. Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa. Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.
“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani. Dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12).
Namun lanjutnya pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.
Baca Juga: Jelang Libur Nataru, Dinas Pariwisata Musti Maksimalkan Pelayanan bagi Wisatawan
“Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi. Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.
“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.
Baca Juga: Sambut 'Hari Amal Bakti' Kankemenag Kulonprogo Gelar Jalan Sehat Kerukunan Lintas Agama
Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit. "Pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.
Sementara itu Risma Gandhi, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia
(SRIDEPPI) menyebutkan bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar. (Lmg)
