JAKARTA, KRJOGJA.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendukung upaya pemerintah tahun untuk menyediakan hunian layak huni melalui program 1 juta rumah. Karena menurut mereka permintaan terhadap hunian pada saat ini sangatlah tinggi khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan niat bagus tersebut sayangnya tidak diikuti oleh masalah izin. Pasalnya izin untuk membuat rumah khususnya di daerah masih sangat rumit dan menyusahkan pengembang. "Ada beberapa hal yang jadi hambatan, terutama hambatan itu di daerah," ujarnya saat ditemui di Hotel Rafless, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Selain itu lanjut Junaidi, yang masih menjadi hambatan dalam pengembangan adalah masalah pertanahan, waktu hingga biaya. Sehingga dirinya meminta agar semua pihak dapat ikut serta untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.Â
"Yang masih hambatan lagi adalah pertanahan, waktu, serta biaya. nah ini yang terjadi. yang pasti kami optimis kejar itu, cuma karena ini sudah dekati akhir tahun, maka diharapkan semua pihak dapat ikut peran serta," jelasnya.
Meskipun begitu kata Junaidi, dirinya mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk merespons masalah dan hambatan tersebut. Khususnya dalam penanganan masalah izin daerah yang dipangkas. (*)
