JAKARTA, KRJOGJA.com -Presiden Joko Widodo mengatakan, ada 3 permasalahan dalam pembangunan perumahan untuk rakyat. Yakni masalah perizinan, terbatasnya lahan serta masalah tata ruang.
"Dari dulu ada tiga masalah ini yang selalu dikeluhkan para pengembang perumahan di Indonesia," kata Presiden. Joko Widodo pada acara pembukaan  Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017 di Jakarta.
Dikatakan, untuk perizinan, selama ini pengurusan perizinan perumahan bisa berminggu-minggu bahkan berbulan, bulan, namun saat ini perizinan sudah di pangkas hingga bisa 6,5 jam. Bahkan di BKPM pengurusan izin bisa dalam waktu 3 jam. "Sudah tidak jamannya lagi mengurus perizinan berbulan-bulan, berminggu-minggu, itu kuno sekali, sekarang pengurusan perizinan hanya hitungan jam," tegasnya.
Karena itu, sudah selayaknya diberikan apresiasi kepada pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota yang memberikan kecepatan kepada pengusaha atau pengembang perumahan di daerahnya," tegasnya.
Dijelaskan, pemerintah terus meningkatkan  dana anggaran untuk perumahan. Adapun pembiayaan perumahan untuk anggaran subsidi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun 2015-2019 ada sekitar Rp 74 triliun.
Selain itu pemerintah juga mengeluarkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan beban bunga sebesar 7 persen. Selain itu, ada juga subsidi selisih bunga yang juga kurang dari 7 persen. "Rakyat juga harus tahu bahwa kalau membeli rumah, suku bunganya 7 persen dan selisih bunga rendah hanya kurang dari hanya  4-5 persen," tegasnya.
Presiden juga mengatakan, saat ini deadlock atau kekurangan perumahan di Indonesia mencapai 11,4 juta unit. Itu tandanya bahwa minat perumahan di Indonesia masih sangat besar. (Lmg)
