JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian PPN/Bappenas dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pembahasan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) mengusulkan tambahan dana sebesar Rp26 miliar.Â
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dari Rp26 miliar tersebut, sebesar Rp7 miliar akan digunakan untuk melakukan kajian awal pemindahan ibu kota.
"Jadi ini kajian untuk menjadi tema utama (pemindahan Ibu Kota), ini sebelumnya bukan angka baru, kami juga kerja sama dengan PU dan ATR, sehingga Rp7 miliar untuk tambahan kajian yang komprehensif," ungkap Bambang di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Selasa (11/7/2017).Â
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau memberikan komentar lebih mengenai dana untuk pemindahan ibu kota tersebut. "Saya enggak ada komentar untuk itu saat ini," tandas Sri Mulyani.Â
Adapun rincian tambahan anggaran sebesar Rp26 miliar akan digunakan untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara sebesar Rp7 miliar, implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (Krisna) Rp7 miliar. (*)
