JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan kembali mengevaluasi kinerja perbankan dalam menyalurkan kredit Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP). Khususnya kepada 40 bank yang sebelumnya sudah komitmen lewat penandatangan nota kesepemahaman (Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, evaluasi tersebut rencanannya akan dilakukan pada bulan ini. Dalam evaluasi tersebut nantinya perbankan yang penyerapan dalam menyalurkan FLPP-nya dibawah 50% dari target akan dialihkan. Sebagai gantinya, bank lain yang dianggap mampu dan berminat akan mengambil alih sisanya.
"Bank-bank kan dievaluasi, ini nanti akhir September dievaluasi lagi. Nanti kita liat kalo sampai akhir September itu penyerapannya dibawah 50% itu langsung di-cut dialihkan kepada yang lain," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/9/2018).
Menurut Lana, hal tersebut dilakukan dalam upaya mengejar target penyaluran KPR Subsidi lewat skema FLPP yang sudah dipatok oleh pemerintah. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 70.000 unit dengan bantuan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
"Iya kita cut langsung karena tidak akan mungkin diselesaikan jadi langsung di alihakan," ucapnya.
Dari hasil pengamatannya, beberapa bank yang kinerja penyalurannya tidak terlalu bagus merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Namun ada beberapa BOD juga yang kinerjanya cukup bagus dalam menyalurkan FLPP. (*)