Krjogja.com - Bogor - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, sebuah kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Program tersebut merupakan hasil inisiasi dari pertemuan Kementerian PKP, BP Tapera dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 7 Februari 2025, yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru, didukung dengan konsolidasi data oleh BPS. Sinergi konkret antara kementerian dan Lembaga tersebut akhirnya menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia.
Peluncuran program ini ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota besar yakni Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua), dan dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, serta Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca Juga: Cek Manfaat Timun Suri, Bantu Sehatkan Pencernaan dan Produksi Sel Darah Merah
Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar “karpet merah” tidak hanya kepada investor namun juga wong cilik, dalam hal ini termasuk para guru yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain alokasi rumah subsidi untuk guru, pemerintah juga menyiapkan alokasi untuk MBR dari berbagai profesi lainnya.
“Dalam waktu dekat kita sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru, lalu para pahlawan devisa kita, para tenaga kerja Indonesia (TKI), banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20.000 unit juga. Yang ketiga adalah untuk bidan sebanyak 10.000 unit, perawat 15.000 unit, tenaga kesehatan masyarakat 5.000 unit. Kami juga sudah alokasikan untuk petani, nelayan, dan buruh. Dengan bantuan BPS, program ini bisa lebih tepat sasaran dan rumah subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak,” kata Maruarar, dalam siaran persnya di Bogor, Selasa (25/3).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru. Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik.
Baca Juga: Kakorlantas Polri Imbau Pemudik Gunakan Transportasi Selain Sepeda Motor
“Terima kasih kepada Pak Menteri PKP yang sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru, karena jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia. Kami ingin agar para guru dapat bekerja lebih baik lagi, dengan peningkatan kesejahteraan dan kepemilikan rumah yang layak,” kata Abdul. (Lmg)