Pulau Jawa Dominasi Percakapan Golput di Sosial Media

SLEMAN, KRJOGJA.com - Data Laboratorium Big Data Analytics, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM mencatat percakapan golput di media sosial dan media online terkonsentrasi di Jawa. Hasil tersebut diperoleh melalui analisis percakapan di media sosial twitter dan pemberitaan di 276 media online menggunakan metode application programming interface twitter dilakukan dari 27 Januari hingga 19 Februari 2019. 

Peneliti Laboratorium Big Data Analytics DPP Fisipol UGM, Arya Budi mengatakan pembicaraan golput banyak ditemukan di Jawa dengan rincian Jawa Barat (21.60%), DKI Jakarta (14,94%), dan Jawa Timur (14,645 %) Ketiga provinsi tersebut menjadi daerah dengan percakapan isu golput terbanyak dibandingkan dengan daerah lain. 

“Kami melihat perbincangan isu golput menjadi semakin massif karena dipicu oleh akun-akun berpengaruh dengan banyak followers. Selain itu, massifnya isu golput di media sosial terjadi karena adanya momentum politik seperti debat calon presiden pada 17 Februari 2019,” tandasnya. 

Dari yang diteliti sebanyak 2.840 percakapan tentang golput, Arya mengungkap terdapat 9,5 % percakapan yang ditujukan untuk mengkampanyekan golput. Artinya, 1 dari 10 percakapan tentang golput adalah percakapan untuk mengkampanyekan golput. 

“Sementara ajakan untuk untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu paling banyak ditemukan di DKI Jakarta sebanyak 20 percakapan. Selanjutnya diikuti Jawa Barat 17 percakapan, dan Jawa Tengah 12 percakapan. Disisi lain, terdapat akun yang dibuat khusus untuk berkampanye golput,” sambungnya. 

Sementara Peneliti DPP Fisipol UGM lainnya, Wawan Mas’udi menjelaskan potensi golput terjadi karena sejumlah faktor seperti adanya ketidakpuasan terhadap incumbent, tetapi oposisi dipandang tidak layak. Selain itu golput juga sebagai ekspresi protest voting dan tidak ada sistem compulsory voting. 

“Kalau situasi golput dibiarkan maka suara ketidakpercayaan demokrasi akan semakin kuat dan mengalami penggerusan demokrasi. Karenanya semua hal yang bisa memperkuat legitimasi, termasuk partisipasi yang tinggi sangat dibutuhkan,” tandasnya. (Fxh)