WACANA penggunaan bahan bakar nuklir dalam mengatasi kebutuhan listrik Indonesia masih pro dan kontra. Salah satu yang disorot adalah soal penerimaan masyarakat (public acceptance) yang masih menjadi kendala serius dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, rencana pembangunan PLTN harus mempertimbangkan banyak aspek. Tidak hanya teknis, tetapi juga aspek lainnya seperti sosial dan ekonomi masyarakat.
Dia mencontohkan, studi kasus rencana pembangunan pembangkit nuklirdi Gunung Muria yang mendapat penolakan kuat dari publik, menyebabkan rencana tersebut tidak dapat dieksekusi. Pascagempa Fukushima sebaiknya kehati-hatian dan studi komprehensif menjadi pijakan utama pemerintah untuk memutuskan langkah selanjutnya.
"Dulu Dirjen kita dikejar-kejar sama masyarakat Muria dan ternyata Gunung Muria sering terjadi gempa. Akhirnya, diputuskan dibatalkan," ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Terkait wacana pembangunan PLTN di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Purnomo mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa. Posisi nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai opsi terakhir juga penting dipegang. Peran serta masyarakat menjadi kunci bagi penerimaan kebijakan energi ke depan.
"Belajar dari pengalaman, bikin tim untuk FGD. Dari sisi kebijakan melihat posisi pembangkit nuklir dalam KEN yang ujung-ujungnya sosialisasi kembali dengan masyarakat," kata dia.(*)
