KRjogja.com - JAKARTA - Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) mengumumkan telah menjalin kerja sama dengan Microsoft Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan Sinergi Penguatan Implementasi Teknologi Informasi dan Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan arti penting kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan transformasi digital nasional. Kolaborasi ini ditandai penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Kominfo dan Microsoft.
"Pemerintah Indonesia meyakini kolaborasi multistakeholders sangatlah dibutuhkan, termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor privat," tutur Menkominfo, Kamis (14/3/2024).
Budi Arie lebih lanjut menuturkan, model kerja sama pemerintah dan swasta akan memungkinkan kolaborasi keahlian, sumber daya, dan inovasi teknologi terkini dalam mengimplementasikan kebijakan di sektor digital.
Baca Juga: Minyak Makan Merah Lagi Viral, Apa Sih Itu?
"Selain itu, para pelaku industri juga mendapatkan peluang untuk membuka bisnis baru, meningkatkan akses pasar, dan memperluas jangkauan layanan,” tuturnya.
Menkominfo meyakini hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pelaku industri dapat mendorong ruang kebijakan digital untuk mengakomodasi laju inovasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebermanfaatan bagi semua pihak.
Budi Arie juga mengapresiasi Microsoft Indonesia yang menunjukkan komitmen kolaborasi untuk mendukung transformasi digital, sekaligus mendorong transfer pengetahuan lewat kerja sama yang dilakukan.
Terkait kerja sama ini, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma berharap bisa memicu inovasi baru. Karenanya, ia mengharapkan kolaborasi ini bisa menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Kereta Api Tujuan Solo Balapan Dibatalkan Akibat Banjir yang Meluas di Semarang
"Kami harapkan langkah kita hari ini dalam penandatanganan nota kesepahaman bisa men-trigger, bisa memicu inovasi-inovasi yang baru," tuturnya.
Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan Microsoft ini mencakup pengembangan sumber daya manusia bidang digital, penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah.
Selain itu, kolaborasi ini juga membahas soal penguatan tata kelola kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab, penguatan implementasi dan praktik perlindungan data pribadi, serta bidang lainnya.(Ati)
